 |
 |
|
|
|
|
Dalam suatu diskusi, seorang seniman dengan lantang mengajukan dua opsi tata kelola negara kita. Bubarkan pemerintahan saat ini lalu bentuk pemerintahan setingkat RT saja atau kembali ke sistem kerajaan purwa.
Rakyat di lapis terbawah piramida kependudukan kita, menurut sang seniman, nyaris kehilangan kepercayaan kepada para pemimpin dan elite politik. Gejala itu berpangkal kekecewaan atas ketidakgayutan antara kesulitan hidup yang terus menerus menghimpitnya dengan lambannya pemenuhan janji-janji surgawi para pengelola negara. Benarkah?
Benar bahwa wong cilik pada umumnya tak punya waktu untuk hal-hal lain kecuali bersetia kepada sumber nafkahnya. Namun sesungguhnya hati mereka tidaklah rabun memandang beratnya beban penghidupan. Dengarlah perbincangan wong cilik di warung kopi atau dalam kerumunan supir angkot dan penarik becak, misalnya.
Dari situ terekam seabreg kosa kata yang mewakili rasa kecewa dan beban hidup tadi. Beban yang mereka percayai akan diringankan oleh para elite dan pemangku kekuasaan. Rakyat memercayai itu karena mandat, gaji, dan fasilitas yang digelontorkan kepada para petinggi negeri ini mengatasnamakan peningkatan taraf hidup rakyat, pengentasan masyarakat miskin atau pengurangan angka pengangguran.
Di negeri gemah ripah ini kita menyaksikan pengulangan tragedi kemanusiaan yang tak cukup dipahami dengan sudut pandang mental susila belaka. Namun patut dicermati keterkaitannya dengan pengangguran dan kemelaratan. Contohnya: orang miskin bunuh diri, penelantaran anak, menjual bayi dalam kandungan, pramuwisma yang ternistakan di negeri jiran, dan anak-anak yang dieskpolitasi menjadi mesin pengemis.
Juga balita bergizi buruk yang tak tersentuh jawatan kesehatan, kaum buruh berupah rendah yang saban hari dihantui PHK, rumah-rumah kardus di metropolitan, pelacuran usia dini, kriminal jalanan, pedagang kakilima yang rutin digaruk tibum, si miskin yang terpaksa mencuri, dan seterusnya. Semua itu tumbuh seiring logika statistik makro yang selalu menegaskan: pengangguran dan kemiskinan menurun signifikan; pertumbuhan ekonomi melaju signifikan; stabilitas harga-harga terkendali.
Di pihak lain, lusinan pejabat korup tersenyum renyah tanpa rasa bersalah ketika diciduk atau dijadikan tersangka oleh KPK. Bahkan di penjara pun mereka masih sanggup membeli ruang nyaman berkelas eksekutif. Tak sedikit pula penjahat kerah putih pemamahbiak dana negara yang tenang berlenggang ke mancanegara.
Juga dagelan wakil rakyat yang menarik-ulur evolusi arti moneter “dampak sistemik” bank Century dengan arti politis “guncangan sistemik” terhadap keintiman koalisi. Bersalah atau tidak, hanyalah pilihan ganda yang gampang diundi melalui hikmat kegenitan politik dalam permusyaratan perwakilan.
Lobi politik dan fobi desakan kepentingan politik, susah dibedakan. Walhasil, debat kusir Century itu telah menyimpulkan kesamaan isyarat: semoga partai kami dianggap masih memihak rakyat. Padahal apapun partai yang memerintahnya, rakyat lapis bawah dari orde ke orde tetap saja anonim dan sekarat.
Rakyat bilang, lebih sedap menonton komedi Azis gagap di Opera van Java. Namun gagapnya Azis belum segagap anomali demokrasi kita. Raganya meminjam terminologi ilmu politik modern, saripatinya primitif. Mana ada praktik demokrasi modern mengharkati rakyat sebatas angka-angka tanpa nyawa. Angka-angka yang pada setiap musim kampanye selalu disetarakan dengan kepingan uang receh.
Pantaslah rakyat sekarang mengartikan kekuasaan pemimpin sebagai produk politik duit, politik obral sapi alias jual kucing dikarungi. Malpraktik pendidikan politik itu mengakibatkan kesadaran kolektif rakyat dipadati kesalahkaprahan makna partisipasi politik. Arti pemilu misalnya, bukan lagi rakyat memilih siapa namun rakyat diberi berapa. Tipis kemungkinan KPU mampu mencerahkannya.
Hasilnya adalah pemimpin mata duitan yang kurang cerdas memberdayakan rakyatnya, meski amat dimuliakan bahkan dibela mati-matian oleh sekelompok kecil kolaboratornya. Disadari atau tidak, dari waktu ke waktu rasa hormat rakyat kepada pemimpin terus menipis. Kini rakyat bukan hanya berani mengkritisi pemimpin, namun juga selalu greget mencabut kembali mandatnya.
Amat berisiko seandainya para pemimpin masa kini menyamakan sikap hidup rakyatnya sebodoh kawula alit kerajaan purwa: bermental agraris-subsistensi, pasrah, buta aksara, dan meyakini kekuasaan pemimpin sebagai daya linuwih yang jatuh dari langit ketujuh. Cita-cita hidup dan daya kritiknya dimandulkan secara sistematik oleh falsafah laku tirakat, karangan imajinatif pujangga istana yang –tak kenal hidup susah-- diupah oleh penguasa.
Sementara penguasa asyik berleha-leha, mengakumulasi upeti, merias singgasana dan kereta kencana sambil menata rencana tebar asmara untuk para selir. Keseluruhan fungsi dan enerji kekuasaan dimanipulasi agar terfokus ke satu titik: mencegah kehilangan kekuasaan. Tak harus terjadi pemakmzulan sebelum langit mengisyaratkan léngsér keprabon dan mandeg pandito kepada penguasa.
Sayang langka catatan sejarah raja-raja purwa yang berkenan mandeg pandito. Yang mentradisi adalah kudeta dan rebutan tahta. Jangan-jangan personifikasi atau pencitraan diri para pemimpin kita sekarang merujuk ke alam pikir masa keemasan raja-raja tempo dulu. Raja yang sungkan melayani rakyat, sibuk mempertahankan kekuasan, dan enteng diadudomba oleh penjajah.
Tampaknya, opsi sang seniman bukanlah penawaran namun gambaran kenyataan. Pemimpin merasa masih berwibawa untuk mengelola kekuasaan, padahal rakyat enggan memercayainya karena hampa harapan. Rakyat yang hampa harapan adalah rakyat yang lelah menanti wujud penyejahteraan yang kerap dinjanjikan oleh penguasa. Meski begitu, rakyat lapis bawah sama sekali tak bernaluri memakzulkan penguasa.
(Penulis adalah dosen Universitas Pancasakti Tegal dan pemerhati sosial budaya, tinggal di Kota Tegal, Jawa Tengah)
