 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Pekalongan) - Merasa tidak diperjuangkan, para buruh kecewa dan mengancam melakukan aksi mogok kerja daerah gabungan beberapa kabupaten/ kota selama sepekan. Bahkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Ali Soleh, mengaku kecewa dengan sikap Bupati Pekalongan, Amat Antono yang seolah enggan memperjuangkan kesejahteraan buruh.
“Sampai sekarang kami belum tahu berapa besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang diusulkan bupati ke Gubernur Jawa Tengah,” ujar Ali saat dihubungi PanturaNews.com melalui handphonenya, Selasa 12 November 2013.
Kepada SPN, menurut Ali, bupati hanya mengatakan UMK 2014 Kabupaten Pekalongan diantara UMK Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.
“Siang ini kami akan merapatkan lagi dengan SPN Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang untuk menyiapkan aksi mogok daerah. Mogok daerah itu rencananya akan berlangsung selama satu pekan," katanya.
Menurut Ali, mogok daerah itu tidak harus menunggu penetapan UMK oleh gubernur pada 20 November 2013 mendatang. Sebab, SPN sudah menduga jika penetapan UMK itu tidak jauh berbeda dengan besaran UMK yang diusulkan tiap daerah.
“UMK Jawa Tengah tetap terendah di Indonesia, dan SPN Kabupaten Pekalongan akan mempersiapkan mogok daerah itu mulai Kamis 14 November 2013," terangnya.
Sementara itu, Presidium Aliansi Serikat Pekerja Pantura Barat (ASPPB), Damirin, mengatakan mogok daerah di Pekalongan dan Pemalang masih menunggu izin dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPN.
“Sudah dua pekan dewan pengupahan provinsi menggodog formula penghitungan UMK, tapi hasilnya masih belum jelas,” tutur Damirin.
Dari catatan ASPPB, lanjut Damirin, kenaikan UMK 2014 di Kota dan Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang, kurang dari Rp 200.000. Di Kota Pekalongan, UMK 2013 Rp 980.000 diusulkan jadi Rp 1.165.000.
"Sedangkan di Kabupaten Pekalongan, UMK 2013 Rp 962.000 diusulkan jadi Rp 1.145.000. Di Batang, UMK 2013 Rp 970.000 diusulkan jadi Rp 1.040.000. Sementara, untuk kabupaten Pemalang dari Rp 908.000 naik jadi berapa belum jelas,” tandasnya.
