Kapal Ikan Bantuan Menteri Tidak Layak Pakai
-Laporan Takwo Heriyanto
Selasa, 28/05/2013, 06:26:25 WIB

Ilustrasi

PanturaNews (Brebes) - Kapal pencari ikan bantuan Kementerian Kelautan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sumber Ikan Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, senilai Rp 1,4 miliar kini dibiarkan mangkrak. Sebab, kapal bantuan yang diterima tahun 2012 lalu itu, saat ini tidak dioperasikan untuk mencari ikan di laut. Bahkan, keadaan itu sudah berlangsung lebih dari 7 bulan.

Sebelumnya bantuan kapal bagi nelayan di Kota Tegal, Jawa Tengah, yang diberikan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan RI senilai Rp 1,4 miliar pada tahun anggaran 2011 dan 2012 tidak layak pakai. Sehingga nelayan memilih untuk menolak atas pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang anggarannya dialokasikan melalui dana APBN selama dua tahun tersebut. Kini, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Brebes.

Ketua KUB Sumber Ikan Desa Kluwut, Akhmad Mustaqin menjelaskan, kapal bantuan nelayan dengan bobot sekitar 20 gross ton tersebut awalnya beroperasi, bahkan sudah lima kali melaut. Namun, hasilnya selalu sedikit, sehingga tidak bisa menutup biaya perbekalan. Kondisi itu dipicu jenis alat tangkap yang tak sesuai dengan alat nelayan di Kluwut pada umumnya.

Pihaknya sudah mengajukan bantuan ke provinsi agar alat tangkap jenis Gilnet itu diganti dengan jenis cantrang. Namun, tidak bisa direaalisasikan karena alat tangkap cantrang merupakan jenis jaring yang tidak ramah lingkungan dan dilarang. Sementara, bantuan kapal itu diberikan salah satunya tujuannya agar nelayan beralih ke jaring ramah lingkungan.

"Ini yang menjadi kendala kami. Padahal, mesin pendingin kapal itu juga tidak maksimal," terang Akhmad Mustaqin kepada PanturaNews.Com, Selasa 28 Mei 2013 sore.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya kini terus berupaya agar kapal bisa melaut kembali. Yakni, dengan mengajukan tambahan alat tangkap. Sebab, alat tangkap jenis gilnet yang ada saat ini jumlahnya kurang.

Jumlah jaring yang dimiliki hanya 30 trip, sementara kebutuhanya minimal 100 trip. Sedangkan harga satu trip mencapai Rp 30 juta, sehingga untuk memenuhinya masih butuh dana Rp 600 juta.

"Karena itu, kami juga sedang mengusulkan tambahan jaring ke provinsi," tandasnya.