 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Pemerintah dalam beberapa hari ini sedang menggodok berbagai opsi kenaikan BBM bersubsidi, dan berbagai jenis program pengendalian serta pelarangan menggunakan BBM bersubsidi. Kebijakan itu berdasarkan UU APBN menjadi tugas pemerintah, tapi dalih yang digunakan untuk menaikkan harga BBM tidak tepat.
Demikian dikatakan Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Dewi Aryani, M.Si kepada PanturaNews melalui telepon, Sabtu 13 April 2013.
"Kebijakan soal menaikkan harga BBM jelas berdasar UU APBN menjadi tugas pemerintah, tapi dalih yang digunakan untuk menaikkan harga BBM dalam rangka menyelamatkan APBN, saya rasa tidak tepat. Pemerintah melihat posisi dirinya sebagai pemilik APBN. Seharusnya, pemerintah melihat dirinya sebagai pengelola rekening rakyat yang berbentuk APBN,” ujar Duta UI untuk Reformasi Birokrasi Indonesia ini.
Ditegaskan Dewi, mindset pemerintah harus dirubah agar menghasilkan kebijakan yang pro kepada rakyat, bukan malah membebani rakyat. Pemerintah harusnya menempatkan posisi subsidi sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi hak rakyat sesuai konstitusi, bukan sebaliknya.
Dijelaskan, hutang Indonesia awal tahun ini sudah mendekati Rp 2.000 triliun. Dari data perkembangan utang negara yang dirilis Kemenkeu, setiap tahunnya pembayaran bunga utang berkisar 8-10% dari belanja negara atau 9-11% dari penerimaan negara.
“Inilah sebenarnya beban APBN, ditambah inefisiensi biaya birokrasi yang mencapai hampir 20 persen dari APBN, dan juga penerimaan negara yang masih minim baik dari sektor pajak maupun non pajak,” tuturnya.
Menurut pemerintah, lanjut Dewi, menaikkan harga BBM demi menghemat pengeluaran sebesar 38-55 triliun. Tetapi, sebagai kompensasi, pemerintah akan menggelontorkan beberapa program BLT. Untuk jenis bantuan langsung tunai (BLT) saja, nilainya sudah mencapai sekitar Rp 25 triliun. Jadi yang dikatakan menghemat hanya sebesar Rp 13-30 triliun saja.
“Angka ini tidak sebanding dengan efek domino yang terjadi di masyarakat. Bagi rakyat kita yang mayoritas masih miskin, mereka sudah sulit untuk menghemat lagi karena tingkat konsumsinya sudah berada di titik terendah,” tandas Dewi.
