 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali digulirkan pemerintah, semakin menegaskan bahwa presiden SBY tidak becus di dalam mengelola APBN Pemerintahan RI, khususnya di sektor Migas dan sumber daya energi lainnya.
Demikian pernyataan sikap Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, DR. Dewi Aryani, M.Si, Jumat 15 Maret 2013.
“Sejak awal, PDI Perjuangan menolak keras kenaikan harga BBM, sampai sekarang dan sampai kapanpun selama pemerintah tidak mampu memberikan penjelasan secara transparan dan rasional soal kemigasan termasuk carut marutnya pengelolaan BBM,” kata Dewi.
Menurut Dewi, kebijakan menaikkan harga BBM merupakan dampak dari tata kelola pemerintahan yang buruk. Pengelolaan pemerintahan yang buruk itu, secara langsung maupun tak langsung, sangat berdampak terhadap peri kehidupan rakyat luas. Rakyat sangat terbebani oleh merangkak naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
“Ironis sekali, rakyat yang mestinya mendapatkan pelayanan maksimal dengan baik dan proporsional oleh birokrat, tapi justru sebaliknya, rakyat selalu menjadi penanggung jawab atas kesalahan tata kelola pemerintah di sektor energi. Pemerintah juga tidak pernah serius menanggapi pernyataan PDI Perjuangan di dalam setiap rapat dengar pendapat terkait efek domino yang ditimbulkan kenaikan harga BBM,” tegas Duta UI untuk Reformasi Birokrasi Indonesia itu.
Lebih jauh Dewi mengungkapkan, solusi pemerintah dengan menggulirkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengatasi persoalan keterpurukan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, bukanlah solusi tepat. Solusi BLT justru semakin menjerumuskan rakyat ke dalam jurang kemiskinan, jurang ideologi yang bermentalkan pengemis serta jurang keterpurukan ekonomi.
Semua itu, lanjut Dewi, terjadi akibat terjadinya kekeliruan di dalam menerapkan sistem tata kelola manajemen pemerintahan, atau bisa dikatagorikan pemerintah telah melakukan Mal-administrasi pemerintahan.
“Rencana BLT itu tidak mendidik bangsa ini menjadi cerdas, itu hanya trik politik murahan yang dilakukan penguasa untuk membeli suara rakyat. Rakyat butuh kejujuran pemerintah sebelum seluruh persoalan dijawab dengan menaikkan harga mulai sembako, BBM, bawang dan lain-lain,” tandasnya.
Dewi menambahkan, sampai sekarang pemerintah belum berani membeberkan sumber-sumber pemasukan Negara, sebagai penyeimbang atas pernyataan-pernyataan pemerintah terkait persoalan defisit anggaran yang diakibatkan oleh pemborosan.
“Penolakan konkrit PDI Perjuangan terhadap rencana kenaikan harga BBM, kami suarakan secara resmi di parlemen. Pokoknya, seluruh dampak atas kenaikan harga BBM sudah disampaikan PDI Perjuangan kepada pemerintah. Dan seluruh komponen masyarakat harus membantu memberikan penjelasan secara rasionil kepada rakyat, agar tidak mudah tertipu oleh kebijakan semu BLT,” tegas Dewi.
