 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah (Jateng), Hj. Rustriningsih, melakukan dialog dengan para petani dan pedagang bawang merah di Pasar Grosir Bawang Merah, Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Rabu 20 Februari 2013.
Dalam dialog tersebut para petani dan pedagang bawang merah secara umum meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes memberikan perhatian dan perlindungan serius. Khususnya, menyangkut regulasi bawang impor dan harga jual bawang lokal.
Beni Susanto (35), petani dan pedagang bawang Brebes mengatakan, pihaknya meminta agar pemprov Jateng menerbitkan regulasi terkait bawang impor, sehingga harganya bisa terkendali. Artinya, produk hukum yang mengatur jumlah dan kapan bawang impor itu masuk. Sehingga, petani bisa melakukan persiapan agar tidak merugi.
Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia Pusat (ABMI), Juwari mengatakan, impor bawang yang masuk di Brebes harus dibatasi dan jangan berlebih dari 30.000 ton. Selain itu, masuk ke Indonesia jangan melebihi bulan Mei, mengingat setelah bulan itu petani lokal sedang panen raya. Jika datangnya berlebihan dan di atas bulan Mei, akan menyebabkan harga bawang lokal anjlok. Dampaknya petani akan mengalami kerugian besar.
"Kami meminta agar Pemprov juga turun tangan mengatasi masalah bawang impor ini. Itu sebagai bentuk perlindungan kepada petani," ujarnya.
Menurutnya, regulasi berupa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 60 tahun 2012, harus benar-benar diterapkan dan jangan hanya slogan belaka. Sebab, didalamnya sangat melindungi petani. Di samping itu, importir yang diberikan rekomendasi jangan sebarangan, tetapi importir yang juga mau mengekspor hasil bawang merah ke luar negeri.
"Kemarin, petani yang bergabung dalam ABMI telah mengekspor 300 kontainer ke Singapura, Malaysia dan Thailand. Kami minta Pemprov juga menerbitkan regulasi yang melindungan petani bawang," ujarnya.
.Menyikapi hal tersebut, Wagub Rutriningsi mengatakan , Pemprov Jateng akan serius turun tangan dalam persoalan bawang impor tersebut. Pihaknya akan segera memanggil instansi vertikal dan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait, untuk duduk bersama mencari solusi masalah tersebut. Selain itu, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pusat menyangkut kuota impor tersebut.
"Saya kira tidak mudah menyangkut tata niaga bawang ini. Karenanya, dibutuhkan persiapan yang matang. Namun demikian, yang lebih penting adalah seberapa besar komitmen pemerintah pusat komitmen terkait ketahanan pangan nasional, yang didalamnya menyangkut kedaulatan pangan," tandas Rustringinsih didampingi Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti SE.
