 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) - Rencana kerjasama dengan pihak ketiga kaitan pembangunan selter bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kota Tegal, harus ditangguhkan untuk sementara waktu. Pasalnya, masih banyak PKL yang menolak pembangunan shelter itu. Di sisi lain, DPRD keberatan karena tidak dilibatkan di dalam proses kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Tegal, H. Edi Suripno SH saat memimpin langsung rapat koordinasi antara DPRD dengan Disperindag dan Satpol PP, Senin 18 Februari 2013.
Menurut Edi, seharusnya perencanan tersebut dibahas terlebih dahulu dengan DPRD, maka apabila muncul persoalan bisa dicarikan solusi secara baik. "Oleh karena itu, rencana pembangunan shelter ditangguhkan dulu, masih perlu dilakukan evaluasi karena banyak pedagang yang menolak terhadap rencana ini," tegasnya
Edi mengatakan, sesuai data jumlah PKL yang selama ini berjualan di kawasan alun-alun sekitar 165 pedagang. Dengan jumlah tersebut, justru DPRD meminta dinas terkait untuk melakukan perencanaan secara matang dan mengusulkan anggaran menggunakan APBD.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD, H Hadi Sutjipto SH. Pihaknya juga meminta dalam penataaan PKL ditangani langsung oleh Pemkot. Dengan demikian, perlu dilakukan perencanaan yang matang, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru. Sedangkan, anggota Komisi III DPRD, lainnya, Abdullah Sungkar SE MT menambahkan, perlu ada settingan yang jelas karena pembangunan shelter di tepi jalan. Oleh karena itu, harus ada strategi khusus untuk mengatasi keterbatasan ruang untuk penataan PKL.
Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tegal, H Sugeng Suwaryo S sos mengatakan, sesuai konsep penataan PKL di Alun-alun Kota Tegal akan dibuat seperti Simpang Lima Semarang. Yakni, pedagang dibuatkan shelter di sekitar Videotron. Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan dan kenyaman.
Menurut Sugeng, pihaknya bekerjasama dengan Himpunan Pedagang Kaki Lima Indonesia (HPKLI) karena lembaga tersebut siap untuk mencarikan investor maupun sponsor untuk pembangunan shelter. Meskipun demikian, untuk realisasinya masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan instansi terkait serta dikoordinasikan dengan Walikota Tegal.
Ketua HPKLI Kota Tegal, Anton Prabowo mengatakan, pihaknya hanya sebatas mengakomodir terhadap stakholder baik pemerintah dan pedagang di kawasan alun-alun. Sebab, kedepan sesuai dengan Keppres seluruh kota diwajibkan menyediakan lahan bagi pedagang kaki lima. Adapun tujuan dari HPKLI, yaitu melakukan konsep penataan dan pengelolaan secara profesional. Hal itu kedepan tidak hanya di alun-alun, tapi juga di lokasi lain, seperti kawasan GOR dan obyek wisata Pantai Alam Indah (PAI).
"Kami juga menggandeng investor agar pengadaan gerobak gratis serta ada jaminan pendapatan pedagang," tegasnya.
