 |
 |
|
|
|
|
Pertama, KNPI merupakan organisasi kepemudaan, dengan demikian organisasi ini mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam rangka memberdayakan potensi pemuda-pemudi wilayah terkait. Kalau kita mau membuka mata, dari sekian banyak pemuda hanya berapa persen yang tahu eksistensi dan gerakan KNPI, sangat ironi. Kondisi ini berlaku umum di kota/kabupaten lain bahkan di tingkat pusat, karena kiprah KNPI dirasa belum menyentuh subjek utama garapannya yaitu pemuda.
Kedua, KNPI Kabupaten Brebes mendapat alokasi APBD untuk menunjang program kerja yang dijalankan. Maka, para elit KNPI secara langsung dapat berinteraksi dengan lembaga eksekutif maupun legislatif lokal dalam pembahasan anggaran sehingga rawan akan kepentingan, dan yang menjadi sorotan publik organisasi ini dirasa kurang transparan dalam penggunaan alokasi dana APBD tersebut.
Ketiga, KNPI adalah perhimpunan OKP dan Pengurus Kecamatan (PK) yang terdaftar di Kota/Kabupaten terkait. Dapat dibayangkan besarnya pengaruh, bargaining power ketua dan fungsionaris KNPI sebagai representasi pemuda. Kendati demikian, gerakan dan kontribusi kurang maksimal ditengarai dengan fakta bahwa KNPI tidak mampu mengkoordinir pemuda dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan daerah seperti kemiskinan, pengangguran (yang mayoritas pemuda), sampai pada kasus korupsi pejabat daerah dan masih banyak lagi.
Menurut hemat penulis, pada dasarnya KNPI mempunyai taggung jawab yang cukup serius selain memberdayakan potensi pemuda-pemudi ia juga mempunyai misi suci yaitu sebagai kaum middle class sebagai penyeimbang antara pemerintah dengan kebijakannya dan implikasi kebijakan terhadap masyarakat.
Pemimpin Baru KNPI Brebes?
Musda merupakan wahana pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja kepengurusan KNPI. Selain itu juga KNPI mempertanggungjawabkan uang rakyat (APBD) yang telah dipakai untuk kegiatan-kegiatanya sebagai wujud akuntabilitas. Untuk menghindari asumsi negatif, idealnya pertanggungjawaban tersebut dipublikasikan melalui edaran dan media massa supaya publik mengetahui penggunaan alokasi tersebut. Jika hal itu dilakukan, berbagai apresiasi akan semakin tinggi.
Selanjutnya, evaluasi bukan konotasi negatif sebagai ajang mengecam dan mencari kesalahan dalam rangka menciderai demokrasi -hal ini mungkin terjadi karena banyak pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, semua pihak yang terlibat diharapkan memberikan sumbang pemikiran, evaluasi secara santun dan substantif. Musda diharapkan mampu melahikan pemimpin baru dengan paradigma baru. Dengan berbagai gaya kepemimpinanya.
Ketua KNPI terpilih harus mampu meningkatkan kinerja dan pengembangan organisasi (organization development). Siapapun figurnya. Dari aspek mindset, ia harus mampu menanggalkan mitos dan jargon-jargon usang KNPI sebagai lembaga “anak mas pemerintah”.
Dari aspek politis, ketua KNPI terpilih harus mampu menjaga independensi, kemandirian dan otonomi organisasi. Hal ini sangat perlu demi pendidikan politik yang lebih baik dan citra organisasi. Dengan demikian, stakeholder atau birokrasi -berkepentingan- jangan melibatkan diri men-setting agenda Musda tersebut. Biarkan pemuda (DPD KNPI) belajar mandiri, biarkan pula mereka berkreatifitas dalam menjalankan tanggungjawab dan wewenangnya, mulai dari pemberdayaan organisasi sampai pada sikap kritisnya terhadap kebijakan pemerintah yang tentunya tidak memihak pada rakyat.
Hal diatas sangat penting apabila KNPI khususnya ketua KNPI Brebes terpilih tidak mau kehilangan denyut nadi perjuanganya serta diakui keberadaanya oleh masyarakat. Apa gunanya KNPI jika keberadaanya mengalami “alienasi” peran dan fungsinya dalam struktur masyarakat. Saatnya KNPI membumikan diri dalam persoalan sosial, jauhkan sikap elitisme. Selamat berjuang, semoga sang nahkoda mempunyai komitmen mumpuni dalam rangka perbaikan KNPI tiga tahun mendatang. (Habis)
(Tajus Syarofi adalah Ketua Umum Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Cabang Brebes)
