 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Ratusan petani melakukan aksi jalan kaki dari Blitar, Jawa Timur, menuju Jakarta untuk menemui Presiden SBY memperjuangkan nasibnya dan menuntut konsekwensi presiden terkait sengketa tanah yang dihadapi petani. Para petani ini singgah di Sekretariat LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), di Jalan Taman Siswa Brebes, Kamis 24 Januari 2013 sore.
Bahkan, rombongan pejalan kaki yang saat berangkat dari Blitar berjumlah 150 orang, tetapi kini hanya tersisa 120 orang karena sakit ini, juga bermalam di markas pegiat anti korupsi Kabupaten Brebes tersebut. Kedatangan ratusan petani yang akan mengadukan nasibnya ke presiden RI itu, menarik simpati Bupati Brebes, Hj Idza Priyanti SE dan sejumlah pejabat Pemkab.
Bupati Brebes datang ke markas LSM Gebrak sekitar pukul 17.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyempatkan diri memberikan bantuan uang untuk membeli bahan makanan selama perjalanan. Mereka secara simbolis dilepas oleh Hj. Idza Priyanti yang diwakili oleh Asisten I Setda Pemkab Brebes, Suprapto SH, Jumat 25 Januari 2013.
Juru bicara Petani Mataraman Blitar, Horas Banga Gultom mengatakan, rombongan berangkat dari Blitar pada 11 Januari lalu, dan hingga kini sudah menempuh perjalana 14 hari. Target sampai di Jakarta minggu depan. Selama melakukan perjalanan sudah transit di lebih dari 10 kota, termasuk Brebes.
"Kami awalnya berangkat dari halaman makan Sukarno sebanyak 150 orang, tetapi karena cuaca yang buruk banyak peserta yang jatuh sakit, sehingga saat singgah di Brebes tinggal tersisa sebanyak 120 orang," ujar Horas Banga Gultom saat akan melakukan perjalanan kembali, Jumat 23 Januari 2013.
Menurutnya, aksi jalan kaki Blitar-Jakarta yang dilakukannya guna menghadap Presiden SBY untuk menuntut konsekwensi presiden terkait sengketa tanah yang dihadapi petani. "Harapan kami aksi ini direstui kaum petani secara nasional. Kami juga berharap masalah agraria bisa tertuntaskan," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, di Blitar ada empat titik yang terjadi sengketa tanah antara perusahan negara dengan petani. Yakni, di Kecamatan Wates, Wlingi, Wlegok dan Gandusari. Sedangkan di Kediri ada satu titik di Kecamatan Ngancar. Total luasan tanah sengketa itu beraneka ragam. Di Kecamatan Wates misalnya sekitar 400 ha, di Kecamatan Wlingi sekitar 500 ha dan sisanya rata-rata di atas 300 ha.
"Saat ini tanah tersebut dikuasai PTPN," terangnya.
Koordinator Badan Pekerja LSM Gebrak, Darwanto mengatakan, memberikan apresiasi dan mendukung perjuangan para petani Blitar tersebut. Itu dilakukan untuk kepentingan rakyat dan demi kesejahteraan rakyat.
"Melihat fenomena ini memang diperlukan reformasi agrarian. Menginggat, pemerintah belum memahami apa yag diinginkan masyarakat terkait kepemilikan tanah," ujarnya.
