 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Bupati Brebes, Jawa Tengah, Hj. Idza Priyanti SE diminta untuk selalu mewaspadai adanya kasus dugaan makelar jabatan (marjab), yang saat ini masih menjadi bahan perbincangan masyarakat Kabupaten Brebes. Pasalnya, ditengarai kasus dugaan marjab tersebut dilakukan sangat sistematik.
Informasi yang berhasil dihimpun PanturaNews.Com menyebutkan, pelaku diduga bukan hanya dilakukan dari kubu atau sekelompok yang mengaku mengatasnamakan diri dari orang dekatnya Bupati dan keluarganya, atau dari para pendukung tim suksesnya (IJO-red) saat Pemilukada Brebes lalu. Namun, juga dari kubu atau sekolompk dari para pendukung H. Agung Widyantoro - H. Athoillah (TAAT), yang kalah dalam pesta demokrasi rakyat tersebut.
Seperti mafia yang sudah terorganisir dengan rapinya melalui berbagai cara apapun ditempuhnya. Misalnya, ada yang menyebarkan isu, ada yang mengumpulkan dana dan ada yang mengadu domba. Bahkan, ada yang siang malam untuk menjadi mata-mata dan selalu standby (menunggu) di kediaman Hj. Rukayah (ibunda Idza Priyanti), yang tugasnya untuk mengintai siapa yang datang.
Disisi lain, ada juga oknum yang bertugas untuk mengancam, kemudian menjual nama Idza Priyanti, karena merasa dekat yang bertugas dengan menjajikan jabatan tertentu dan lainnya. Kesemuanya itu adalah bertujuan agar para pendukung TAAT yang notabene dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Brebes, bisa merebut dan menduduki posisi jabatan yang strategis di pemerintahan Idza Priyanti.
Aktivis LSM Gugat, Slamet Riyadi mengatakan, sudah seharusnya Bupati Brebes yang baru ini, untuk melakukan penataan sistem birokrasi di lingkungan Pemkab Brebes dengan memperhatikan aspek The righ man and the righ peace.
Artinya, dalam penempatan pejabat struktrural baik eselon dua, tiga, dan empat di lingkungan Pemkab Brebes, bupati harus memperhatikan hal ini dengan baik. Sehingga penempatan pejabat struktural harus sesuai dengan kompetensi, atau latar belakang disiplin ilmunya masing masing.
“Sudah saatnya Pemkab Brebes dibawah pimpinan Idza Priyanti dan Narjo memperhatikan hal ini. Jika tidak, maka Kabupaten Brebes pastinya akan terus berjalan di tempat,” kata Slamet, Selasa 18 Desember 2012.
Menurutnya, setiap aparatur pemerintah yang akan mengisi jabatan tersebut, harus benar benar memiliki kompetensi dan latar belakang disiplin ilmu yang sesuai, sehingga akan melahirkan penataan birokrasi yang dapat menuju pada kesejahteraan rakyat.
Selain itu, lanjut Slamet, untuk melakukan penataan pemerintahan yang bersih, Pemkab Brebes harus mengedepankan komitmen moral, bukan komitmen politik. Artinya roda pemerintahan harus dijalankan mengunakan nurani, agar pembangunan daerah Kabupaten Brebes dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bukan hanya dirasakan oleh para penguasa, elit politik, maupun kelompok-kelompok kepentingan lainnya.
“Pemerintahan harus dilaksanakan dengan hati bukan dengan pendekatan politik, agar hasil pembangunan nantinya akan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Brebes. Bukan penguasa, elit politik hingga kelompok kepentingan lainnya.
Pemerintah mengunakan hati dalam mengoperasionalkan sistem pemerintahan yang ada, maka pastinya program pemerintah itu akan terstruktur, terencana serta terukur bukan untuk kepentingan para perencana saja, tetapi untuk kemaslahatan rakyat Kabupaten Brebes,” jelasnya.
