 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Bupati Brebes, Jawa Tengah, Hj. Idza Priyanti, SE diminta untuk melakukan penataan birokrasi dengan menempatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat yang profesional.
"Jangan berpatokan pada balas jasa. Tapi berpatokan pada para PNS yang layak. Kalau berpatokan pada balas jasa, maka jelas akan sangat merugikan Pemkab Brebes, tentunya Bupati juga akan terkena dampak ruginya sendiri," ujar Koordinator Badan Pekerja Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Darwanto kepada PanturaNews.Com, Senin 17 Desember 2012.
Menurutnya, Bupati yang baru dilantik ini, juga harus bisa mengubah kebiasaan lama dari Bupati sebelumnya dalam hal perencanaan, pembahasan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban dalam mengelola kebijakan APBD.
"Artinya, Bupati yang baru dilantik dalam hal perencanaan, pembahasan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban dalam mengelola kebijakan APBD itu, masyarakat harus diberi ruang untuk mengetahuinya. Jadi, jangan dilakukan secara tertutup," ungkap Darwanto
Sehingga nantinya, kata Darwanto, APBD itu betul-betul pro terhadap rakyat dan sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya pada saat kampanye Pemilukada Brebes Oktober 2012 lalu. "Itu yang harus dilakukan dan ditegakkan oleh Bupati yang baru dilantik itu," tegasnya.
Akan tetapi, menurut Darwanto, yang lebih penting lagi adalah Bupati harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya, yakni dengan bekerja yang profesional dan betul-betul bisa mengabdi dan melayani kepada masyarakat. Disisi lain, Bupati juga harus bisa memprioritaskan program kerja pembangunan, apakah infrastruktur, pertanian atau bidang lainnya.
"Kalau hal itu tidak dilakukan, jangan harap Kabupaten Brebes akan mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Dengan demikian, janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye Pemilukada Brebes lalu hanya pembohongan belaka," paparnya.
