 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Dewi Aryani, M.Si, berpendapat soal rencana pemberlakuan penggunaan plat nomor ganjil-genap di DKI Jakarta, hendaknya pemerintah pusat dan DKI melihat masalah transportasi ini, sebagai salah satu akibat dari tidak tertatanya kebijakan energi, terutama terkait dengan efektifitas dan ketersediaan sumber bahan bakar kendaraan.
Kebijakan penggunaan plat nomor ganjil-genap di DKI Jakarta yang akan diberlakukan pada tahun 2013, adalah upaya mengatasi kemacetan, dan saat ini masih menjadi pro dan kontra.
"Tidak adanya alternatif bahan bakar, menyebabkan produktivitas dan kenaikan penjualan kendaraan berbahan bakar minyak terus meningkat. Yang diuntungkan produsen dan ATPM kendaraan bermotor, sedangkan yang kena dampak jebolnya APBN adalah pemerintah dan rakyat," ujar Doktor pertama perempuan bidang kebijakan energi di Indonesia itu, Sabtu 15 Desember 2012 sore.
Menurut Dewi, perbaikan sarana dan prasarana transportasi umum, menjadi keharusan yang secepatnya harus diperbaiki dan diutamakan. Penyediaan sarana transportasi umum yang baik, bersih, rapi, aman, nyaman dan 'affordable price' bisa menjadi solusi bagi masyarakat.
Sementara, lanjut Dewi, semua dugaan yang dipikirkan banyak orang soal kebijakan ganjil-genap, dimana salah satunya adalah akan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor perlu diwaspadai. Jangan nantinya menambah beban volume BBM bersubsidi dan APBN, tetapi alternatif jenis kendaraan tidak disegerakan.
Dewi menegaskan, pemerintah perlu secepatnya mengembangkan 'green vehicle' dengan basis bahan bakar yang 'renewable'. Namun dugaan-dugaan tersebut tetap perlu pembuktian dengan trial dulu kebijakan ini. Jadi masyarakat juga dilibatkan dalam proses evaluasi, dan juga dalam proses penyempurnaan kebijakan-kebijakannya.
"Perbaikan sarana dan prasarana transportasi memang bagian utama pembenahan kemacetan DKI, tapi perlu waktu. Untuk jangka pendek tidak ada salahnya juga menerapkan ganjil-genap dulu, jangka pendek sebagai salah satu alternatif. Kemacetan di DKI sudah sedemikian parah dan akut, perlu penerapan beberapa kebijakan yang secara simultan diberlakukan, baik jangka pendek, menengah maupun panjang," tandasnya.
