 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Masalah disparitas harga jangan dijadikan biang keladi jebolnya kuota BBM subsidi. Pemerintah hingga kini masih belum bisa memberikan alternatif lain, yakni dengan energi terbarukan. Penambahan kuota yang diajukan Pemerintah ke DPR RI harus ada hitungan rasional. Karena DPR tidak ingin adanya kebocoran dan berdampak pada rakyat.
“Penambahan kuota harus ada, tapi penambahan yang diinginkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terjadi kebocoran,“ ujar Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Dewi Aryani, M.Si kepada PanturaNews, Sabtu 15 September 2012 di Jakarta.
Fraksi PDI Perjuangan menyetujui bila dilakukan penambahan kuota energi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 43 juta kiloliter. Menurut Dewi, penambahan kuota yang diajukan Pemerintah ke DPR RI harus ada hitungan rasional, karena DPR tidak ingin adanya kebocoran dan berdampak pada rakyat.
“Karena itu, perlu ada perbaikan mekanisme dan pendistribusian BBM sehingga tepat sasaran,” ujarnya.
Dikatakan Dewi, pemerintah hingga kini masih belum bisa memberikan alternatif lain yakni dengan energi terbarukan. Dengan adanya alternatif energi tersebut, masyarakat diberi pilihan memakai BBM subsidi atau energi lainnya. "Yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan energi alternatif," tegasnya.
