 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) yang diusulkan pemerintah melalui Rencana APBN 2013, saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Usulan kenaikan tarif listrik yang direncanakan akan dilakukan secara otomatis per tiga bulan ini, dinilai belum memperhatikan banyak aspek dalam masyarakat, salah satunya aspek sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
Jika rencana itu terealisasi, maka sama saja pemerintah makin kuat mencekik leher si miskin. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Dewi Aryani, M.Si, Jumat 07 September 2012.
Menurut Dewi, jika rencana kenaikan tarif listrik ini benar terjadi, tentu akan semakin menambah himpitan ekonomi bagi lebih dari 29,13 juta masyarakat Indonesia yang saat ini masih berada dalam kemiskinan. Selain itu, rencana kenaikan ini seharusnya sudah diperkirakan eksternalitasnya, khususnya bagi industri kecil dan menengah yang sangat menggantungkan aktivitas produksi mereka pada listrik.
Pemerintah harusnya memperhitungkan apakah rencana kenaikan listrik ini akan menurunkan produksi industri kecil dan menengah Indonesia yang saat ini berada di tengah terpaan barang impor yang harganya lebih murah dan semakin menyerbu pasar Indonesia. Di antara alasan pemerintah merencanakan kenaikan tarif listrik ini adalah dalam rangka mengurangi anggaran subsidi energi RAPBN 2013 yang salah satunya diperuntukkan bagi subsidi listrik, yaitu sekitar Rp 80,9 triliun.
“Pemerintah berdalih bahwa jika anggaran subsidi listrik dapat ditekan, anggaran tersebut dapat dialokasikan bagi biaya pembangunan lainnya. Selain itu, peningkatan tarif listrik juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja PLN dan rasio elektrifikasi Indonesia,” ujar Doktor Adiministrasi Kebijakan Publik dan Bisnis UI ini.
Lebih jauh Dewi mengatakan, rasio elektrifikasi Indonesia yang hanya 74,3% jauh tertinggal dari negara-negara di kawasan seperti Singapura (100%), Brunei Darussalam (99,7%), Malaysia (99,4%), Thailand (99%),Vietnam 97,6%, dan bahkan Filipina (89,7%). Listrik pun masih sering byar-pet. Pemerintah harusnya malu, dengan kualitas manajemen kelistrikan yang masih tergolong karut-marut seperti sekarang ini, pemerintah kembali menengadahkan tangannya kepada masyarakat untuk membantu menyelesaikan persoalan yang menjadi tanggung jawabnya.
Dewi mengungkapkan, rencana kenaikan tarif listrik ini sesungguhnya bukan menjadi solusi utama dan satusatunya solusi untuk menyelesaikan beberapa masalah kelistrikan. Ada beberapa solusi lain bagi pemerintah dan PLN yang dapat dilakukan. Pertama,pemerintah secara konstan dan berkesinambungan harus mengusahakan penggunaan batu bara dan BBG sebagai pengganti BBM bagi pembangkit listrik.
“Penggunaan batu bara dan BBG ini akan menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang sebelumnya Rp3.500 per KWh dengan BBM menjadi hanya Rp600- Rp700 per KWh dengan batu bara dan BBG (Komaidi Notonegoro,okezone.com). Kedua, untuk menunjang proses substitusi BBM dengan energi alternatif lainnya, perlu dilakukan audit teknologi terhadap pembangkit listrik yang berbasis BBM menjadi pembangkit listrik yang berbasis gas dan batubara,” ujarnya.
Dewi menambahkan, pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan yang mendorong kesadaran masyarakat untuk juga melakukan efisiensi energi, khususnya listrik. Efisiensi energi ini sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan di hilir, tapi juga di hulu, yaitu dengan menggunakan teknologi yang efisien energi dan ramah lingkungan bagi pembangkit listrik yang ada.
