 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Jelang bulan suci Ramadhan dan Lebaran, pemerintah hingga kini belum beberkan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) kepada DPR dan masyarakat. Kelemahan pemerintah yang diulang setiap tahunnya ini, berpotensi menciptakan konflik selama persiapan lebaran. Pemerintah harus arif dan hati-hati dalam menyiapkan stok.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Dewi Aryani, M.Si saat dihubungi via telepon, Rabu 18 Juli 2012.
"Antisipasi persiapan stok hingga strategi distribusi BBM menjelang Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru harusnya sudah menjadi agenda rutin pemerintah,” tutur Doktor Adiministrasi Kebijakan Publik dan Bisnis UI ini.
Menurut Dewi, soal BBM tidak hanya diributkan dan dihebohkan menjelang hari H pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut. Stok BBM menjadi penting karena segala kegiatan ekonomi, terutama transportasi segala keperluan logistik sangat bergantung kepada ketersediaan BBM.
Tahun lalu, kanjut Dewi, Pertamina sudah mengalami defisit volume BBM dua bulan sebelum tahun berakhir, karena penghitungan pemerintah tidak jeli dan tidak sinkron antara supply dan demand. Hal ini diminta jangan sampai terjadi lagi tahun ini.
"Selain transparansi stok BBM, pemerintah juga harus bisa melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi. Jangan sampai distribusi BBM tidak sampai ke SPBU, tapi lari ke kapal-kapal besar dan industri-industri. Laporan Pertamina dan semua penyalur BBM subsidi harus benar-benar transparan dan akuntabel. BPH Migas harus tegas dalam urusan ini," tandas Dewi.
