 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Terkait info bahwa PT Pertamina (Persero) akan impor 2,08 juta metrik ton gas elpiji dari sejumlah negara sepanjang tahun ini, atau sekitar 43,78 persen dari total kebutuhan elpiji domestik sebesar 4,75 juta metrik ton, makin menunjukkan negara ini lemah dalam mengelola potensi energi yang ada. Impor elpiji menjadi beban tersendiri karena demand makin meningkat, sementara produksi dalam negeri tidak pernah ekspansif.
Demikian dikatakan Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Dewi Aryani, M.Si kepada PanturaNews saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa 17 Juli 2012.
“Mengenai besar kebutuhan gas elpiji sebesar 4,75 juta ton, dimana elpiji yang diproduksi di kilang pertamina hanya 765 ribu ton, dan kilang swasta 1,9 juta ton, sebenarnya mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan semakin meningkat, tapi pemerintah belum mampu mengimbangi dengan supply yang sesuai dan berimbang,” tutur Doktor Adiministrasi Kebijakan Publik dan Bisnis UI ini.
Menrutnya, modernisasi peralatan rumah tangga dan semua sektor menjadi amat tergantung dengan penggunaan elpiji. Harusnya pemerintah menghitung tren kebutuhan ini.
Jikapun ada rencana menekan impor, tegas Dewi, harus diimbangi dengan peningkatan produksi dalam negeri. Penambahan kilang mungkin belum perlu, yang penting justru bagaimana memaksimalkan blending plant yang sudah ada dan kapasitas produksinya belum maksimal. Jadi memanfaatkan kapasitas yang ada dulu, tapi penghitungan tren kenaikan kebutuhan memang harus diimbangi juga dengan rencana-rencana strategis yang mengikutinya, misalnya pembangunan kilang baru.
“Sumber daya kita melimpah, tapi infrastruktur produksi tidak maksimal. Harusnya roadmapnya untuk jangka panjang, malah kita harus bisa ekspor elpiji tapi dengan catatan penting harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Domestic market obligation harus diperhatikan," tandas Dewi.
