 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) - Pembatalan kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi- Komisi di DPRD yang sudah teragendakan di dalam Badan Musyawarah (Bamus) oleh Ketua DPRD Kota Tegal, memicu ketegangan dan kekecewaan di kalangan anggota DPRD. Sikap dan tindakan Ketua DPRD Kota Tegal, H Edi Suripno SH yang telah membatalkan kegiatan itu secara sepihak, dinilai sebagai bentuk arogansi.
Hal itu dikatakan oleh anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) dari Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Rofii Ali S Si, melalui pesan singkat telepon genggamnya, Senin 16 Juli 2012 pukul 10 :44 WIB.
“Pembatalan kunker secara sepihak dan mendadak itu merupakan tindakan arogan Ketua DPRD, hal itu terjadi lantaran ditolaknya LPP APBD 2011 oleh 3 fraksi yang tergabung dalam Setgab,” kata Rofii.
Menurut Rofii, alasan yang dikemukakan ketua DPRD dalam surat pembatalan yang dilayangkan ke setiap pimpinan Komisi, yaitu untuk menyatukan visi dan misi DPRD Kota Tegal, hanyalah sebuah alasan yang dibuat-buat dalam rangka menghambat dan memperlemah gerak laju Setgab yang berusaha kritis, terhadap semua kebijakan Pemkot Tegal yang merugikan kepentingan masyarakat umum dan menguntungkan kelompok tertentu.
“Setgab harus melawan bentuk-bentuk arogansi Ketua DPRD Kota Tegal,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Tegal, H Edi Suripno SH, membenarkan adanya pembatalan kegiatan Kunker di tiga Komisi DPRD. Menurut Edi, pembatalan Kunker di Komisi I, II dan III itu didasari oleh kepentingan yang lebih urgen, yaitu kepentingan rakyat secara umum.
Di dalam agenda Bamus, lanjut Edi, dijadwalkan berangkat hari Minggu 15 Juli 2012 kemarin. Untuk Komisi I kunker ke Kota Tangerang dan sekitarnya, Komisi II ke Pulau Bali dan Komisi III ke Kota Tangerang dan Bandung.
“Kita ini kan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, tugas kita ya merumuskan kebijakan demi kepentingan rakyat. Masih banyak tugas-tugas DPRD yang masih belum terselesaikan pembahasannya. Sudahlah, kali ini kita harus menyadari untuk menyelesaiakan tugas-tugas itu, daripada harus memenuhi kegiatan kunker ke luar kota yang sudah sering kita lakukan,” tutur Edi.
Lebih jauh Edi mengatakan, tugas-tugas DPRD yang masih memerlukan waktu untuk segera diselesaikan dalam bulan Juli ini, salah satunya adalah pembahasan KUA PPAS di tingkat Komisi-Komisi. Dikatakan, yang lebih prinsip adalah perlunya penyamaan visi kinerja DPRD, karena akhir-akhir ini telah terjadi silang pendapat di kalangan anggota DPRD, yang justru cenderung melemahkan lembaga DPRD. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pendekatan dan pembahasan terkait perbedaan pendapat dan komunikasi politik yang buntu agar bisa segera dicairkan.
“Silakan saja, ada anggota kami yang menuding arogan, itu hak bicara politik mereka. Mungkin, hanya sampai disitu penguasaan karakter politiknya. Apakah salah jika saya selaku ketua lembaga DPRD membatalkan agenda Kunker, hanya gara-gara lebih mementingkan rakyat secara keseluruhan?. Lantas apakah rakyat yang banyak itu lebih menyetujui wakil rakyatnya pergi Kunker, ketimbang membahas perihal KUA PPAS yang butuh diselesaikan? KUA PPAS ini penting, karena memuat plafon anggaran untuk kegiatan APBD di tahun 2013 mendatang. Kalau urusannya sudah APBD, berarti urusan penting untuk rakyat. Maka atas pertimbangan itu, kami membatalkan Kunker,” tandas Edi.
