 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Dua pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah (Jateng), yakni ES dan Stj, dikabarkan telah menjalani pemeriksaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk perluasan Pasar Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes Tahun 2003. Pemeriksaan oleh Kejati itu bertempat di Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes, Selasa 10 Juli 2012.
Demikian disampaikan Koordinator Badan Pekerja Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Darwanto, yang mengaku mengetahui persis adanya pemeriksaan tersebut. Sementara, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Brebes, Sukma Jaya Negara SH yang dikabarkan ikut membantu dalam pemanggilan terhadap dua pejabat Pemkab Brebes tersebut, belum bisa dikonfirmasi.
Menurut Darwanto, pemanggilan terhadap dua pejabat Pemkab Brebes oleh Kejati itu, dalam kapasitas sebagai saksi. Sebab, dua pejabat itu dinilai mengetahui persoalan kasus dugaan korupsi tanah tersebut.
"Pemeriksaan itu merupakan kelanjutan dari penanganan dugaan korupsi tanah yang pernah dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kami berharap, pihak Kejati serius menangani permasalahan itu dan terus melakukan pemanggilan saksi-saksi dari pejabat Pemkab Brebes yang ditengarai ikut terlibat di dalam kasus ini," ujar Darwanto.
Lebih jauh dikatakan, Gebrak akan terus menunggu, mengawal dan sekaligus menginvestigasi atas kasus dugaan korupsi itu, yang diduga telah merugikan keuangan negara mencapai kurang lebih Rp 322.750.000, dari nilai pengadaan sebesar Rp 500.000.000. Darwanto mengungkapkan, jika dilihat dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah yang tertera pada SPPT hanya sebesar Rp 162.000/m2. Sedangkan harga yang dibeli oleh Pemkab Brebes sebesar Rp 689.655/m2.
"Ini berarti ada mark-up yang berlipat-lipat. Belum lagi kita melihat proses pengadaannya dari awal yang tidak masuk dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) anggaran, karena tidak tersedianya anggaran," tendasnya.
