 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Dua hari menjelang hari H Pemilukada DKI Jakarta, semakin ditemukan indikasi pelanggaran secara masif dan sistemik, terkait dengn banyaknya warga DKI yang tidak bisa menggunakan hak pilih.
Demikian dikemukan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang juga menjadi Jurkam Jokowi-Ahok, DR. Dewi Aryani, M.Si, Minggu 08 Juli 2012. Dewi memberikan fakta banyaknya warga yang terancam tidak bisa ikut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
“KPU harus melihat bahwa tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT, bukan persoalan teknis administratif. Hak untuk memilih merupakan hak konstitusional warga negara. Penghilangan hak memilih merupakan kejahatan demokrasi. Satu orang warga tidak terdaftar saja, menunjukkan penurunan kualitas demokrasi. Lebih-lebih di DKI disinyalir ada puluhan ribu warga yang tidak bisa memilih,” tutur Doktor Adiministrasi Kebijakan Publik dan Bisnis UI ini.
Dikatakan Dewi Aryani, laporan terkini melalui perangkat telekomunikasi, datang dari Wamen PAN dan RB, Eko Prasojo yang segera melaporkan ke Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah, bahwa namanya tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Begitu pula Anggota DPR RI Komisi VIII, Ina Amaniah melaporkan tidak menerima kartu pemilih.
“Semua warga DKI sedang resah. Kecurangan ditengarai makin terlihat sistemik. Jika Wamen dan Anggota Dewan saja dicurangi, bagaimana dengan rakyat biasa? Ini bisa dikategorikan kejahatan politik," tegasnya.
Karena itu, pihaknya menghimbau semua calon gubernur agar mewaspadai kejanggalan, dan kecurangan yang dilancarkan pihak tertentu. Seluruh masyarakat DKI yang merasa belum terdaftar dan belum menerima kartu pemilih, agar melaporkan kepada Panwaslu di kecamatan masing-masing dan posko-posko pengaduan Jokowi-Ahok.
“Mari junjung tinggi transparansi dan sportivitas Pilkada. DKI adalah barometer politik negeri ini, dan akan menjadi acuan dan perhitungan kematangan berdemokrasi kita semua. Jangan dihancurkan dengan kecurangan dan kepentingan sesaat. Kejahatan politik harus dihentikan, rakyat akan memberontak karena hanya akan membuat rakyat makin menderita," tandas Dewi.
Ditambahkan Dewi, bahwa tim kampanye Jokowi-Ahok siap bekerja sama dengan pasangan calon gubernur yang lain diluar calon incumbent. Diminta Dewi, sebaiknya semua calon segera bertemu dan membentuk posko-posko advokasi bagi warga DKI yang belum menerima undangan pemungutan suara.
