 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Politik uang kerap mewarnai suatu pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh para calon peserta. Padahal politik uang itu, ibarat dalam ilmu jual beli adalah sistem ijon. Sehingga pelaku money politik bila terpilih, akan melakukan ijon korupsi guna mengembalikan modal yang telah dia bayar.
Demikian dikatakan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, Prof Dr KH Ahmad Rofiq saat menyampaikan sambutan Musda MUI Kabupaten Brebes, di Gedung NU, Jalan Yos Sudarso 36 Brebes, Sabtu 28 April 2012.
Dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Brebes, kata Rofiq, dia berharap jangan sampai diwarnai money politik. Pasalnya, bila Bupati terpilih itu melakukan money politik, maka dalam menjalankan roda pemerintahan hanya berpikir bagaimana bisa mengembalikan modal. Minimal melakukan berbagai cara bagaimana selama masa kerjanya bisa mencapai Break Event Point (BEP).
"Bila demikian keadaanya, umat Islam akan menjadi tumbalnya," ujarnya.
Menurutnya, ulama harus berperan dalam mewujudkan pemilukada yang jujur dan bersih. Meskipun sangat berat, tetapi itu tugas mulia yang harus dilakukan. Politik uang, bukan besar kecilnya angka nominal pemberian. Tetapi yang dikhawatirkan, ada multi efek yang menerpa generasi muda kalau pemilukada itu harus diwarnai dengan cara-cara kotor seperti politik uang.
“Ini sangat berbahaya, karena sudah menyangkut persoalan mental dan keimanan,” tandasnya.
Dia mengajak MUI Brebes harus tegas menjaga moral bangsa, termasuk mensukseskan Pemilukada Brebes. Bahkan kalau mampu, Bupati Brebes bisa dipegang oleh Ulama sebagaimana kepemimpinan rosulullah.
“Rosulullah sebagai figur multidimensi yang mampu menjadi kepala Negara dan pemimpin umat,” terangnya.
Ulama Brebes, lanjut Rofiq, tentu lebih tahu kemana harus memposisikan diri dalam pemilukada Brebes. “Bila ingin mencapai Negara yang baldatun toyibatun warobun ghofur, khususnya kemaslahatan umat Brebes tentu jabatan Bupati harus kita pegang,” paparnya.
