 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Puluhan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat 27 April 2012 mendatangi Kantor UPTD Pendidikan setempat. Kedatangan GTT/PTT itu untuk menanyakan adanya penggelembungan data jumlah GTT/PTT.
Kordinator GTT/PTT Kecamatan Bantarkawung, Arif Rahmanto mengatakan, jumlah GTT/PTT sesuai pendataan pada tahun 2010 jumlahnya 153 orang, tetapi entah bagaimana pada tahun 2012 ini tercantum ada 156 orang. "Terjadi penggelumbungan dari 153 menjadi 156 orang," ujarnya.
Menurutnya, ada tiga nama yang sebelumnya tidak masuk dalam data karena tidak memenuhi syarat yang tiba-tiba muncul. Penambahan jumlah tersebut jelas merugikan GTT/PTT yang telah ada dan juga menimbulkan kecemburuan bagi GTT/PTT yang tidak bisa masuk data karena tidak memenuhi syarat.
"Syaratnya kan jelas, sesuai peraturan pemerintah GTT/PTT aktif per Januari 2005, ternyata ada nama yang yang tidak memenuhi syarat itu," kata Arif.
Dikatakan, data jumlah GTT/PTT tersebut diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Brebes. Pihaknya menanyakan ke UPTD Pendidikan Bantarkawung, karena data di BKD berasal dari UPTD Pendidikan Bantarkawung.
"Kami ingin mendapat penjelasan kenapa terjadi penggelembungan jumlah GTT/PTT dan menuntut dihapus GTT/PTT yang tidak memenuhi syarat dari data base," terang Arif.
Sementara itu diperoleh penjelasan dari Kasubsi Kepegawaian UPTD Pendidikan Kecamatan Bantarkawung, Saefurrohman menjelaskan, pihaknya tidak pernah melakukan manip[ulasi atau menggelembungkan jumlah GTT/PTT.
"Data yang kami laporkan ke BKD semuanya berdasarkan laporan dari masing-masing kepala sekolah yang ada di Bantarkawung," katanya.
Saefurahman yang didampingi Kepala UPTD Pendidikan Bantarkawung, HSuripno SPd juga bersedia membantu GTT/PTT untuk menelusuri adanya penggelembungan data.
Sementara itu pula, Direktur LSM Pusat Study Brebes, Usep Asikin yang mendampingi para GTT/PTT, menyayangkan terjadinya penggelembungan data tersebut. Diharapkan, segera dilakukan pembetulan data dan yang tidak memenuhi syarat agar dihapus.
"Sangat disayangkan kalau datanya tidak valid dan bisa merugikan GTT/PTT yang selama ini sudah bertahun-tahun mengabdi di dunia pendidikan," katanya.
