 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Persoalan rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah (Jateng), hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pasalnya, rangkap jabatan dinilai tidak akan berjalan efektif, bahkan cenderung mengganggu pelayanan publik karena tidak maksimal.
Seperti pada rangkap jabatan Kepala Puskesmas yang ada di wilayah Brebes selatan, yakni di Puskesmas Winduaji dan Bumiayu. Berdasarkan sumber yang diperoleh PanturaNews, menyebutkan Kepala Puskesmas Winduaji yang dipegang oleh dr. Zunan Arif, merangkap jabatan kepala Puskesmas Paguyangan. Kemudian Kepala Puskesmas Bumiayu yang dipegang oleh dr. Niken, merangkap jabatan Kepala Puskesmas Kaliwadas.
Namun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes tidak memberikan kesempatan kepada staf di Puskesmas tersebut, atau lainnya untuk menempati jabatan Kepala Puskesmas. Itu tidak lakukan, karena diduga ada unsur muatan politis dalam menghadapi Pemilukada Brebes nanti.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinkes Kabupaten Brebes, dr. H. Sri Gunadi, mengatakan persoalan rangkap jabatan Kepala Puskesmas sebenarnya bukan hanya terjadi di wilayah Brebes selatan saja. Namun, diwilayah Brebes pantura dan tengah, juga terdapat Kepala Puskesmas yang merangkap jabatan kepala Puskesmas di daerah lain.
"Akan tetapi, itu sebenarnya Kepala Puskesmas yang rangkap jabatan hanya diberi tugas tambahan saja, daripada nanti pelayanannya terbengkalai. Jadi, tidak ada rangkap jabatan Kepala Puskesmas," kata Gunadi, Selasa 17 April 2012.
Menurutnya, meski Kepala Puskesmas adalah jabatan fungsional, namun untuk persoalan baik memutasi, merotasi maupun mengangkat tenaga medis baru di Puskesmas, masih kewenangannya Bupati.
"Dan sampai saat ini, kami masih menunggu SK Bupati. Kalau kami, selaku Dinas juga sebenarnya bisa untuk menunjukan kepada siapapun untuk menempati jabatan Kepala Puskesmas. Tapi, itu kan tidak enak, khawatir nantinya akan timbul kecemburuan bagi yang lain," pungkasnya.
