 |
 |
|
|
|
|
Setelah rencana kenaikan harga BBM -yang kemudian ditunda oleh DPR- menyedot perhatian banyak masyarakat Indonesia, kali ini giliran perhatian warga DKI Jakarta yang akan mulai tersedot, seiring dengan akan digelarnya perhelatan politik akbar di Jakarta.
Hal ini karena pada 11 Juli 2012 mendatang, warga Jakarta akan memberikan hak sekaligus kewajibannya untuk mengikuti pesta demokrasi di wilayahnya, melalui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017. Pada hari terakhir pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tercatat telah terdapat lima pasang calon yang akan bersaing memperebutkan posisi orang nomor 1 dan 2 di DKI Jakarta.
Berbeda dari Pilkada periode sebelumnya, Pilkada pada periode ini digadang-gadang akan lebih menarik perhatian banyak mata. Hal ini karena pada periode ini jumlah calon yang mengikuti pemilihan, lebih banyak dari periode sebelumnya yang hanya terdapat dua pasang calon. Selain itu, pada periode ini juga terdapat dua pasang calon yang maju dari jalur independen atau non partai politik. Banyak pihak yang mengatakan bahwa pertempuran akan sangat seru, mengingat kelima calon ini juga dinilai baik dalam hal kemampuan dan pengalaman.
Kelima pasang calon Gubernur DKI ini datang dari berbagai macam latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan budaya. Ada yang merupakan ekonom, anggota dewan, mantan kepala daerah, aktivis, bahkan mantan jenderal. Namun terlepas latar belakang dan budaya dari kelimanya, mereka mengklaim datang dengan membawa visi dan misinya masing-masing yang menurut mereka adalah cara terbaik untuk memperbaiki dan membenahi Jakarta di tengah permasalahan kompleks yang saat ini sedang menghantui Jakarta.
Di tengah kondisi latar belakang pendidikan warga DKI Jakarta yang relatif tinggi dan di atas rata-rata masyarakat Indonesia, politik “serangan fajar” atau politik pencitraan lain rasanya tidak akan terlalu mempengaruhi warga DKI Jakarta dalam menentukan pemimpin terbaik bagi daerahnya.
Warga Jakarta yang relatif cair tentunya akan lebih objektif melihat para Calon Gubernur tersebut berdasarkan kemampuan mereka meramu dan mengemas cara dan strategi terbaik untuk menyelesaikan persoalan akut Jakarta seperti masalah banjir, kemacetan, transportasi, tata ruang, kemiskinan, dan lain sebagainya.
Oleh karenanya, kelima pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini setidaknya harus faham dua hal penting, yang pertama adalah seluk beluk permasalahan Jakarta beserta dampak dan penyebabnya, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan tentang masyarakat, potensi daerah, masalah pembangunan, keterkaitan dengan daerah lain, dan kepentingan stakeholder atas Jakarta.
Yang kedua adalah ilmu dan pengetahuan tentang kebijakan publik, khususnya pada organisasi besar, kompleks, dan heterogen seperti Jakarta. Tanpa kedua hal tersebut, kebijakan apapun yang dikeluarkan Pemerintah tidak akan efektif memecahkan masalah Jakarta.
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terpilih nanti harus mengetahui metode terbaik memimpin organisasi besar seperti Jakarta, termasuk mengenai peran Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan dan Niaga di Indonesia. Oleh karenanya, kompleksitas peran Jakarta ini harus diramu melalui sebuah kebijakan publik yang tidak biasa.
M Pacione dalam International Handbook of Urban Policy menjelaskan bahwa “it is important to realize, however, that urban policy is not confined to activity at the urban scale. Urban policy is dynamic. It’s formulation and implementation form a continuing process, not an event. Measures that are introduced changes that may resolve some problems but create others for which further policy is required. Furthermore, only rarely is there a simple optimum solution to an urban problem”.
Pacione ingin mengatakan bahwa kebijakan perkotaan adalah dinamis, dan tidak hanya didefinisikan sebagai kebijakan pada skala perkotaan. Kebijakan perkotaan harus dilalui oleh sebuah proses panjang dan bukan hanya disebabkan karena satu peristiwa atau kejadian. Mempertimbangkan siklus dan proses pembuatan kebijakan juga harus dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih nanti. Jangan sampai Gubernur terpilih nanti lupa bahwa Jakarta adalah kota yang penuh dengan kepentingan berbagai kalangan.
Oleh karenanya, mereka harus mampu mengajak seluruh elemen yang berkepentingan pada Jakarta untuk membuat sebuah kebijakan publik yang mampu mengakomodir kepentingan mereka, terutama kepentingan masyarakat, serta dapat diterima secara baik oleh seluruh kalangan.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah sosok yang memimpin Jakarta ini harus mempertimbangkan eksternalitas pada setiap kebijakan yang dikeluarkan. Eksternalitas negatif dari sebuah kebijakan pada lingkungan internal dan eksternal Jakarta harus diminimalisir. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan tetap harus memperhatikan kondisi Ruang Terbuka Hijau dan drainase.
Tentunya hal ini bukan pekerjaan mudah. Oleh karenanya, pasangan yang terpilih nanti harus mampu menciptakan lingkungan Pemerintahan yang menguatkan, salah satunya adalah dengan birokrasi yang mampu mendukung setiap kebijakan yang mereka keluarkan.
Dukungan birokrasi ini adalah berupa profesionalitas dan integritas mereka dalam melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat DKI Jakarta. Mencanangkan kebijakan Birokrasi Bersih dan Melayani adalah mutlak dilakukan oleh pemimpin Jakarta terpilih nanti, mengingat sampai saat ini anggapan bahwa kinerja dan integritas Birokrasi Pemprov DKI masih rendah, korup, dan masih jauh dari harapan rakyat DKI.
Tentunya sosok yang mampu menghadirkan kesemua hal ini bagi warga DKI Jakarta, adalah sosok yang punya kemauan keras dengan pengalaman, dan pengetahuan yang akan digunakannya dalam memimpin Jakarta. Jangan sampai warga Jakarta masih memilih calon pemimpinnya seperti mengambil kucing dalam karung, yang memilih berdasarkan popularitas dan ikut-ikutan semata. Karenanya, jangan salah memilih gubernur DKI, hanya JOKOWI-AHOK yang paling mendekati 2 kriteria utama dan kondisi ala Pacione.
(Dewi Aryani adalah Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Ketua PP ISNU Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Ikatan Sarjana NU). Duta UI untuk Reformasi Birokrasi. Kandidat Doktor administrasi dan kebijakan publik Universitas Indonesia)
