 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Angka konservatif harusnya menjadi pilihan, mengingat selama ini jebolnya APBN karena asumsi yang ditetapkan pemerintah tidak pernah real, tidak rasional dan terlalu muluk-muluk. Itu memberatkan APBN, yang pada akhirnya pemerintah akan mengambil langkah 'dramatis' dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, M.Si, Senin 12 Maret 2012 pukul 14,00 WIB, sesuai membahas soal Asumsi Makro Dasar ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG Bersubsidi, Subsidi BBM, Alfa dan Volume serta Besaran Subsidi BBM dalam RUU APBN-P Tahun 2012, antara Komisi VII DPR RI bersama mitra kerja diantaranya Dirjen Migas, Komite BP Migas, Komite BPH Migas dan PT. Pertamina (Persero).
Pada hari yang sama Komisi VII DPR dilanjutkan rapat bersama Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE dan Dirut PT. PLN (Persero), dengan agenda pembahasan Asumsi Dasar Subsidi Listrik dalam RUU APBN Tahun 2012.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pembahasan ini harus menjadi awal kerjasama pemerintah dan DPR secara mendalam, serius dan kritis dalam menentuan semua angka asumsi-asumsi dasar baik makro maupun teknis terkait sektor energi. Angka konservatif harusnya menjadi pilihan, mengingat selama ini jebolnya APBN karena asumsi yang di tetapkan pemerintah tidak pernah real, tidak rasional dan terlalu muluk-muluk.
“Asumsi yang tidak rasional, pada akhirnya hanya akan memberatkan APBN, yang pada akhirnya pemerintah akan mengambil langkah 'dramatis' dengan menaikkan harga BBM bersubsidi yang berakibat kepada kenaikan seluruh komponen produksi dan konsumsi," ujar kandidat Doktor administrasi dan kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) ini.
Dikatakan Dewi Aryani, dalam kurun waktu 3 bulan pada tahun 2012 ini saja, pencapaian lifting minyak di bawah 900 KBPD atau 900 ribu barel per hari dalam sebulan ratarata. Jadi idealnya asumsi konservatifnya tidak akan jauh dari angka 900.
“Lebih baik konservatif. Tapi sebaiknya ada mekanisme 'price adjustment' yang dimasukkan dalam besaran nilai subsidi yang disimpan pemerintah, sebagai cadangan antisipasi kenaikan harga minyak dunia,” tuturnya.
Ditegaskan Dewi, kenaikan tidak semata-mata diatasi dengan cara menaikkan harga BBM kepada rakyat. Lebih baik sudah ada mekanisme penyesuaian otomatis melalui 'dana cadangan subsidi', sehingga antisipasi harga BBM tidak selalu dipolitisir dan tidak melalui proses politik lagi.
“Ini akan membuat pemerintah dan DPR bekerja lebih maksimal, rasional dan lebih kepada 'goals oriented' dari pada 'politic oriented' semata," tandas Dewi.
