 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Proses APBNP 2012 yang akan berjalan pembahasannya dalam bulan Maret 2012 ini, harus menjadi momen penting bagi DPR RI dan pemerintah, untuk dapat menghitung ulang biaya-biaya komponen dasar produksi minyak di Indonesia. Terutama menghitung yang dianggap sebagai penyebab keharusan BBM subsidi harus naik sebesar Rp 1500. Kalau Negara hanya devisit 3 persen, kenapa BBM harus dinaikkan.
Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, M.Si kepada PanturaNews, Jumat 09 Maret 2012 siang.
“Sebenarnya dalam standar internasional, defisit 3 persen masih dianggap batas normal, dan tidak membuat negara bangkrut. Negara defisit sekitar 3 persen menjadi alasan BBM harus naik, sangat tidak masuk akal," ujar kandidat Doktor administrasi dan kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) ini.
Dijelaskan Dewi, semua penghitungan pemasukan dan pengeluaran negara harus kembali dianalisa lebih mendalam. Sehingga komponen biaya pengeluaran negara yang sebenarnya bisa dibeberkan secara gamblang. Rakyat jangan hanya mendapat info soal beratnya negara mengelola keuangan, tapi harus dijelaskan juga, bagaimana negara mengatur penerimaan dari sumber mana saja.
Buku besar laporan keuangan, lanjut Dewi, Pertamina melalui Menteri Keuangan harus di audit ulang, dan dianalisa secara menyeluruh sehingga keterbukaan bisa menjadi dasar perbaikan. Sementara pernyataan pemerintah melalui Wakil Menteri Keuangan yang ditayangkan Metro TV pada acara sarasehan anak negeri, bahwa negara defisit sekitar 3 persen menjadi alasan BBM harus naik.
Menurutnya, masalah mendasar yang terjadi saat ini adalah tidak transparannya cost production BBM yang akhir-akhir ini menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia, yang mengakibatkan biaya produksi dianggap membengkak. Namun bengkaknya biaya produksi, seharusnya bisa dijelaskan secara menyeluruh, terutama bagaimana cara menghitung komponen harga dasar bahan bakunya. Harus dapat dibedakan bahan baku yang diperoleh dari impor, dan bahan baku dari dalam negeri yaitu dari sumber minyak Indonesia.
"Seharusnya secara terbuka pemerintah menjelaskan kepada rakyat secara gambling, agar persoalan rencana kenaikan BBM dapat disikapi dengan lebih arif oleh pemerintah,” tandasnya.
