 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Koordinator Badan pekerja LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Darwanto, menyayangkan adanya gerakan politisasi pendidikan atas beredarnya lembar survei kuesioner di sejumlah SD. Sebab, hal itu menjadi sinyalemen politisasi terhadap pendidikan untuk mendukung kepentingan politik penguasa.
Menurut Darwanto, selain survei para guru, gerakan politik yang dilakukan oleh calon incumbent terhadap dunia pendidikan, ditandai merebaknya iklan layanan masyarakat bergambar foto bupati di sekolah-sekolah.
"Kemudian pencitraan dengan melibatkan massa, misal saat pemberian bantuan siswa miskin seolah-olah itu bantuan dari bupati hingga mengumpulkan anak PAUD yang dikeluhkan banyak orangtua siswa serta lainnya. Tolonglah proporsional, toh belum tentu elektabilitas terbangun dari pola semacam itu," ujar Darwanto, Selasa 21 Februari 2012 sore.
Karena itu, ia menilai hal tersebut merupakan gerakan politisasi pendidikan sudah keterlaluan. "Saya kira gerakan politik dari bupati yang nanti menjadi calon incumbent sudah massif. Tapi sungguh terlalu ketika dunia pendidikan ditunggangi politik," ujarnya.
Pihaknya mengaku sangat menyesalkan dengan pola yang dibangun oleh penguasa, karena dinilai tidak proporsional. Dirinya tidak menampik, fasilitas yang dimiliki oleh calon incumbent adalah modal penting yang tidak dimiliki kandidat lain. Namun, bukan berarti harus memanfaatkan secara total alat-alat negara untuk kepentingannya.
"Tidak harus ada pengkondisian PNS, tidak perlu menakut-nakuti SKPD seperti Dinas, tapi harus proporsional. Pejabat Dinas pun seharusnya bisa bersikap profesional," tandasnya.
