 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Mamuju) - Gerakan Kampanye Birokrasi Bersih dan Melayani (BBM) berlanjut ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menusul kampanye serupa di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan Propinsi Sumatera Barat.
Deklarasi Gerakan Birokrasi Bersih dan Melayani di Kabupaten Mamuju, Selasa 14 Februari 2012 di d’Maleo Convention, Mamuju siang itu, dipelopori Bupati Mamuju, H. Sukardi Duka dan Wakil Bupati Mamuju, Ir. Bustamin Bausat serta dihadiri seluruh pimpinan SKPD Mamuju.
Acara juga dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Eko Prasojo, Gubernur Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh dan Wakil Gubernur, H. Aladin S. Mengga, Muspida, tokoh masyarakat Mamuju dan undangan lainnya.
Pada acara Rapat Kerja Kabupaten Mamuju tahun 2012, dirangkai dengan Deklarasi Gerakan Birokrasi Bersih dan Melayani ini, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas, penyerahan laporan kekayaan dan harta pejabat Eselon 2 dan 3, serta MoU dengan pihak kejaksaan untuk tindak lanjut temuan BPK. Dalam acara yang sama juga ditandatangani MoU dengan pihak swasta dalam pembangunan di Mamuju.
Dalam sambutannya, Bupati Mamuju mengharapkan kepada seluruh pegawai dan pimpinan untuk selalu melayani dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Beberapa target kemajuan yang dicapai Mamuju, merupakan hasil kerja keras dan efek keberhasilan Reformasi Birokrasi.
“Harap kami gerakan ini bisa menular ke daerah lain di Sulawesi Barat. BBM harus menjadi dasar kerja seluruh aparatur negara di Mamuju,” ujar Bupati Mamuju yang juga anggota Forum Transformasi Indonesia bersama 18 bupati dan walikota alumni Harvard Executive Education.
Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan dalam sambutannya sangat bangga dengan digekarnya deklarasi BBM di Mamuju. “Gerakan ini harus ditiru oleh kabupaten lain di Sulawesi Barat,” katanya.
Sementara Prof. Dr. Eko Prasojo, dalam arahannya menyampaikan bahwa gerakan BBM harus terus bergulir di seluruh Indonesia. Birokrasi menjadi mesin kemajuan bangsa dan negara. Karena itu reformasi birokrasi menjadi keniscayaan. Political commitmen kepala daerah menjadi syarat mutlak reformasi birokrasi.
Selain itu Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, juga memaparkan 9 program percepatan Reformasi Birokrasi. Guru besar UI tersebut meminta bupati untuk segera membuat rencana konkrit reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Sementara Deklarator BBM tingkat nasional, Dewi Aryani, M.Si yang kini sebagai Duta Pengembangan Administrasi dan Kebijakan Publik FISIP Universitas Indonesia (UI) juga menyambut gembira kampanye BBM mulai bergulir di berbagai daerah di Indonesia.
Dewi yang juga anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, akan terus mendorong agar reformasi birokrasi menjadi gerakan nasional, dan memujudkan birokrasi yang benar-benar bersih dan melayani. Gerakan ini harus menjadi tolak ukur keseriusan semua pihak dalam melaksanakan Good Governance.
"Potensi pertambangan dan energi di Kabupaten Mamuju, harus dijaga dengan terus menerapkan good governance dan harus menjadi contoh wilayah-wilayah lainnya," tandas Dewi.
