 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai sangat lamban. Kondisinya saat ini sangat tidak sebanding dengan pencapaian jumlah pelanggan yang bertambah secara signifikan.
Seharusnya, pemerintah tidak hanya fokus terhadap upaya pertambahan pelanggan, namun upayakan pula perbaikan dan peningkatan ketenaglistrikan, seperti penambahan daya dari berbagai power plant yang dibangun. Coveragenya juga harus makin meluas, dengan cara membangun segera pembangkit mulut tambang.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, M.Si, Kamis 09 Februari 2012, mengomentari laporan evaluasi kinerja dalam rapat kerja DPR dengan PT PLN, kemarin.
“PLN jangan cuma bisa menambah pelanggan, tapi sebaiknya diikuti pula dengan penambahan infrastruktur ketenagalistrikan. Pertumbuhan ekonomi pasti diikuti oleh kenaikan kebutuhan listrik,” ujar kandidat doktor kebijakan publik sektor energi Universitas Indonesia (UI) ini.
Pemerintah jangan hanya fokus nambah pelanggan, lanjut Dewi, tapi juga harus seimbang dengan jumlah penambahan daya dari berbagai power plant yang dibangun. Coverage-nya juga harus makin meluas dengan cara membangun pembangkit mulut tambang, karena harga bahan baku pasti lebih murah dan bisa menjangkau penyuplaian ke wilayah terpencil.
Lebih jauh Dewi menjelaskan, dari banyaknya pelanggan PLN, 92,7 persennya adalah pelanggan rumah tangga. Untuk itu, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam rencana menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
“Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) soal rencana menaikkan TDL, sungguh tak masuk akal. Apalagi BBM juga belum jelas kebijakannya ke depan. Pemerintah harus arif dalam menentukan kebijakan dengan cara melakukan evaluasi, juga dalam hal penerimaan Negara supaya balance antara cash in dan cash out-nya,” tutur Dewi.
Menurut Dewi, sebaiknya pemerintah menghentikan dan mencabut kebijakan komersialisasi sumber daya energi, ganti dengan pemenuhan kebutuhan yang paling utama, baru kemudian sisanya bisa di 'marketkan'. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri harus diutamakan. Intinya Domestic Market Oblogation (DMO) first, EMO later (export market obligation).
Pemerintah saat ini, tambah Dewi, cenderung mengabaikan percepatan pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah gas nasional. Padahal, pembangkit listrik yang dibangun berbasis gas semakin banyak merebak.
“Bahkan kajian hingga blue print gas nasional pun tidak ada. Sementara, Dewan Energi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden, sama sekali belum menghasilkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) secara menyeluruh,” tandasnya.
