 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Kebijakan pemerintah di beberapa sektor makin tidak berpihak kepada rakyat, diantaranya kebijakan penting bidang pertanian. Impor bawang merah harus dicabut dan diganti dengan kebijakan subsidi petani rempah dan bumbu nasional.
Subsidi bisa berupa alokasi dana untuk penyediaan pupuk, bibit unggulan hasil riset LIPI, revitalisasi lahan, termasuk kebijakan proteksi terhadap kompetisi impor produk serupa dari luar Indonesia. Segera cabut ijin impor bawang, sebelum rakyat petani bergerak menggugat secara besar-besaran.
Hal itu ditegaskan Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal), Dewi Aryani, M.Si, Minggu 05 Februari 2012 pagi.
"Saya atas nama petani Brebes, menantang pemerintah untuk melakukan debat terbuka dan ilmiah soal bawang merah. Mari kita bedah terbuka semua secara transparan soal kebijakan pertanian sektor ini. Kita buka saja sistem dan mekanisme pembuatan kebijakan, apakah sudah melibatkan petani selaku pemangku kepentingan. Dan apakah kebijakan ini membawa dampak dan manfaat mensejahterakan rakyat? Jika hasil kajian menunjukkan kebijakan malah membuat rakyat sengsara, maka Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan harus segera mencabut ijin impor bahan-bahan bumbu nasional, terutama bawang merah," tandas kandidat Doktor Universitas Indonesia (UI) ini.
Dijelaskan Dewi, rakyat dalam kondisi terjepit bisa saja melakukan tindakan anarkis dan timbul apatisme, pesimis terhadap pemerintah dan distrust. Perekonomian negara yang semakin menurun dan sektor pertanian yang makin disetir pihak asing, menunjukkan pemerintah tak punya sikap. Kedaulatan pangan sebagai cita-cita pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, hanya akan jadi mimpi di siang bolong. Sinergi dalam membuat kebijakan perlu dilakukan segera oleh Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.
Menteri Pertanian, lanjut Dewi, supaya proaktif dalam melakukan kerjasama dengan LIPI, agar secara berkesinambungan dilakukan penelitian untuk peningkatan kualitas bawang, dan penemuan-penemuan berbagai jenis varietas unggulan bibit bawang. Pernyataan pemerintah di berbagai media yang menyatakan bahwa bibit bawang didatangkan dari luar negeri, amat menyakitkan segenap penggiat pertanian.
Sumberdaya manusia dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yaitu para ahli dan pakar pertanian, baik terkait lahan maupun peneliti tanaman unggulan sangat bisa diandalkan. Tinggal bagaimana pemerintah pusat maupun daerah bersinergi memberdayakannya.
"Saatnya ketegasan dan kearifan pemerintah diuji. Segera cabut ijin impor bawang, atau rakyat bergerak menggugat secara besar-besaran, seperti halnya para buruh yang bergolak di berbagai daerah akibat makin dihimpit sulitnya hidup. Petani kini menanggung banyak hutang, karena kerugian yang terus menerus. Sebagai petani bawang, mereka juga tak mendapat penyuluhan pertanian secara rutin, minimnya bantuan modal, zero protection terhadap serangan bawang impor dan hak-hak sebagai pemangku kepentingan kebijakan pertanian tak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan," tuturnya.
Ditambahkan Dewi, petani dan buruh adalah penopang utama kegiatan perekonomian negara. Saat kedua golongan ini tidak mendapat hak-hak konstitusionalnya, maka pemerintah sama saja memilih limbung, dan dikawatirkan mungkin bisa saja ambruk sebelum Pemilu 2014.
Diketahui, sedikitnya 150 petani dan pedagang bawang merah asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu 01 Februari 2012 menggelar aksi demo menolak impor bawang se-Indonesia di Kementrian Pertanian (Kementan) Jakarta.
Koordinator aksi demo, Tubagus Angke, mengatakan rombongan petani dan pedagang yang berjumlah 150 orang itu, selain menolak impor bawang merah se-Indonesia, juga menuntut untuk mengusut adanya indikasi dumping oleh negara India, hingga petani mengalami kerugian sekitar Rp 1,5 triliun.
Para petani dan pedagang bawang, mendesak kepada Kementrian Pertanian agar melakukan protes kepada World Trade Organization (WTO). Selanjutnya, WTO harus bisa memberikan sanksi kepada India.
