 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Presiden SBY yang pada sambutan di Bogor menyatakan komitmennya terhadap reformasi birokrasi, maka harus diaktualisasi salah satunya dengan melakukan format ulang (re-format) anggota-anggota Dewan Energi Nasional (DEN).
Menurut Duta Universitas Indonesia (UI) untuk Reformasi Birokrasi Indonesia (Duta-RBI), Dr (cand) Dewi Aryani, M.Si, Selasa 27 Desember 2011, re-format ini juga bagian dari reformasi birokrasi bersih dan melayani. Harus menjadi prioritas utama presiden, pada tahun 2012 juga segera menyelesaikan pe-er Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang sudah tertunda terlalu lama.
"Bisa jadi ketidak mampuan Tim DEN yang saat ini ada, mengakibatkan formulasi kebijakan energi kita tidak pernah kunjung ada. Sementara berbagai masalah energi terutama pertambangan semakin marak, hingga sudah merambah ke ranah pelanggaran HAM," ujar Dewi yang juga anggota Komisi 7 DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan melalui pers release kepada PanturaNews.
Salah satu perhatian utamanya adalah, lanjut Dewi, mengeluarkan dan mengganti anggota DEN yang menjadi perwakilan perusahaan asing. Tidak perlu ada perwakilan kepentingan asing, karena sesungguhnya KEN haruslah berisi format-format kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro kepada rakyat, dan kepentingan kedaulatan energi NKRI ke depan.
