 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor dalam rapat kabinet besar, menyatakan bahwa lemahnya birokrasi dan korupsi menjadi penghambat ekonomi seolah menyentakkan semua elemen bangsa.
Pidato pada Jumat 23 Desember 2011 yang amat elegan substansinya, namun sayang waktunya tidak tepat, karena seharusnya disampaikan di awal pemerintahan, bukan pada saat semua pihak sudah gerah dengan kerapuhan pemerintah.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil IX Jawa Tengah, Dr (cand) Dewi Aryani, M.Si, Jumat 23 Desember 2011 pukul 11.00 WIB.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak lagi dalam wacana, tidak lagi hanya pidato, tapi langsung memberikan aksi nyata, gerakan perubahan nyata di semua lini birokrasi di semua kementrian, instansi-instansi. Reformasi birokrasi harus dimulai dari dalam istana sendiri.
Dijelaskan, rencana kerja juga harus segera diiringi dengan keputusan-keputusan strategis. Misalnya dalam bidang energi, harus segera di bahas draft kebijakan energi nasional, dimana Presiden duduk sebagai Ketua Dewan Energi Nasional (DEN).
“Kebijakan energi sekarang amburadul karena tidak ada pijakan roadmap, masterplan yang jelas kemana potensi sumber daya energi bangsa ini akan di arahkan,” ujar Dewi Aryani melalui siaran persnya yang dikirim kepada PanturaNews.
Potret kebijakan energi saat ini, lanjutnya, mencerminkan pemerintah tidak punya daya untuk mengelola kekayaan alam yang sedemikian melimpah, seolah-olah acuh tak acuh dan impian rakyat tentang kedaulatan energi semakin jauh. Berbagai kasus mulai dari tidak tercapainya lifting, beban TDL yang semakin tinggi untuk rakyat, elektrifikasi yang masih di bawah rata-ra kebutuhan rakyat, masalah-masalah kontrak karya, kasus freeport, beberapa blok gas potensial dan lain-lain lalai menjadi perhatian Presiden. Belum lagi DMO hanya menjadi wacana, tidak pernah ada realisasi pemenuhan energi dalam negeri.
"Hal-hal krusial soal pengelolaan potensi gas alam, dan varian energi terbarukan lainnya, tidak menjadi prioritas pemerintah. Jadi yang seharusnya di lakukan sekarang adalah segera membuat kebijakan yang mengarah kepada kemandirian energi. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri harus menjadi prioritas teratas, memangkas biaya-biaya dan belanja tetap pegawai, dan yang penting adalah konsisten melaksanakan good governance,” tutur Dewi Aryani yang juga sebagai Duta Universitas Indonesia (UI) Untuk Reformasi Birokrasi Indonesia.
Ditambahkan, dynamic governance harus diciptakan untuk mendapatkan hasil maksimal berupa pemerintahan yang kapabel, sehingga memiliki peran sebagaimana pemerintah berkewajiban sebagai layaknya pemerintah sesuai dengan tujuan awal negara ini dirikan.
