|
|
Koordinator Gebrak Kabupaten Brebes, Darwanto |
|
PanturaNews (Brebes) - Koordinator Harian Badan Pekerja LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Darwanto, menyayangkan sikap Bupati Brebes yang terkesan tidak menghendaki adanya Sekretaris Daerah (Sekda) defintif. Pihaknya mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, untuk mewujudkan good and clean governance.
"Kami sangat menyayangkan masih kosongnya posisi Sekda definitif. Dengan adanya Plt Sekda dan dilanjukan Plt Sekda lagi, terlihat birokrasi yang tidak memiliki komitmen untuk kebaikan roda pemerintahan," kata Darwanto, Selasa 01 November 2011.
Ia menilai, posisi Sekda merupakan jabatan yang sangat strategis dan memerlukan tenaga ekstra bagi pemangkunya. Sebab, Sekda merupakan salah satu mesin penting bergeraknya roda pemerintahan yang baik, efektif dan effisien dalam rangka pembangunan Kabupaten Brebes.
"Untuk posisi yang sepenting ini, dibiarkan kosong hingga di-Plt-kan dua kali, berarti ada ketidak seriusan dari Bupati. Jika saja mau, saya rasa mudah saja dengan menyiapkan proses sejak awal secara matang. Ini juga menjadi preseden buruk tatanan birokrasi, lebih suka dengan yang rangkap-rangkap jabatan," ujarnya.
Lebih jauh pihaknya menduga, Bupati memang menghendaki agar posisi Sekda tetap dijabat Plt untuk kepentingan politis.
"Jika ada Sekda yang definitif, sepertinya itu tidak menguntungkan dirinya secara politik. Sehingga terus dibiarkan dijabat Plt yang tidak memiliki kewenangan sebesar pejabat definitif," terangnya.
Diketahui, untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, Bupati Brebes, H. Agung Widyantoro SH M.Si menunjuk Kepala Inspektorat, H. Wisnu Broto SH MH untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda.
Hal tersebut mengingat jabatan Plt Sekda yang dipegang Ir. Heru Prastito, secara resmi sudah memasuki purna tugas (pensiun).
