 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituntut meletakan jabatan dan mundur dari kursi kepresidenan, karena dalam dua tahun kepemimpinannya di periode kedua, dinilai telah gagal membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal itu terkuak dalam aksi demontrasi mahasiswa Universitas Pancasakti (UPS) di halaman gedung DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin 24 Oktober 2011 pukul 10.30 WIB.
Dalam pernyataan sikapnya, aksi demo yang dimotori oleh kelompok aktifis mahasiswa UPS dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tegal, BEM Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, BEM FE UPS Tegal, itu mengusung 4 poin mendasar yang merupakan cermin kegagalan pemerintahan SBY. Keempat poin itu antara lain, kondisi politik, kondisi ekonomi dan sosial, kondisi hukum dan kondisi kesehatan dan pendidikan.
Menurut Ketua HMI Cabang Tegal, A Marzukki, kondisi politik selama pemerintahan SBY di tahun kedua periode II semakin tidak terkendali. Pertumbuhan dan perkembangan partai politik di Indonesia semakin mengabaikan fatsun politik, dan cenderung hanya dijadikan alat untuk tameng bagi lembaga negara yang acap menerbitkan kebijakan menyimpang dari UUD 45.
“Pemerintah telah gagal melakukan reformasi birokrasi dan menyebabkan birokrasi sarat tindak korupsi. Sekalipun didukung sektor politik sebanyak 62 persen, namun hal itu tidak menjadikan SBY berhasil membangun kondisi politik yang stabil dan terkendali. Terbukti kebijakan reshuffle yang dilakukan presiden tidak berdasarkan kinerja cabinet tetapi lebih kepada kompromi politik,” kata Marzukki.
Lebih jauh dikatakan, di sektor sosial ekonomi, SBYsempat menyampaikan dalam pidatonya bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia mencapai 6,5 persen yang berarti diatas rata-rata ekonomi dunia. Akan tetapi faktanya, masyarakat Indonesia mayoritas masih berada di bawah garis layak dengan meneripa upah hanya Rp 20 ribu per hari.
“Artinya lebih dari 50 persen penduduk Indonesia yang menrima upah Rp 20 ribu per hari. Seperti itu kok dibilang sudah sejahtera. Jumlah kemiskinan saat ini mencapai 35 persen dan 10 juta orang di Indonesia belum mendapatkan lapangan pekerjaan alias pengangguran. Untuk mengubah semunya, Pemerintah seharusnya menyetop kebijakan impor beras, impor garam dan impor barang-barang lain yang kesemuanya masih bisa diproduksi oleh produsen lokal. Kebijakan impor itu mematikan produk lokal,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintahan SBY juga gagal dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus bail out Bank Century yang tidak kunjung tuntas sampai satt ini. Di bidang kesehatan dan pendidikan, pemerintah SBY sangat tidak serius melaksanakannya. Alokasi anggaran untuk pendidikan dalam tahun anggaran 2011 sebesar 0,5 persen atau sekitar 16 Triliun dinilai masih jauh panggang dari api. Karena seharusnya pemerintah mengalokasikan sebesar 5 persen dari nilai APBN.
Pada kesempatan itu, sedianya para pendemo akan meminta tandatangan anggota DPRD Kota Tegal sebagai bentuk dukungan surat tuntutan yang akan dilayangkan kepada presiden SBY. Sayangnya, seluruh anggota DPRD Kota Tegal tanpa kecuali sedang melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke luar kota sampai beberapa hari. Akhirnya surat bernomor 04/APM/10/2011 tertanggal 24 Oktober 2011 yang bersisi 10 tuntutan itu hanya ditandatangani oleh salah satu staff sekretariat DPRD sebagai bukti peristiwa gelar demo.
Ke-10 tuntutan kepada SBY antara lain, penuntasan kasus korupsi, reformasi birokrasi, pemerataan pembangunan, pendidikan dan kesehatan gratis, penghentian impor bahan pangan, Re-negosiasi MoU hubungan bilateral dengan Negara lain serta perlindungan TKI, tidaka menjadikan parpol sebagai pelindung koruptor, membangun kemandirian ekonomi tanpa intervensi asing, turunkan harga pangan dan tuntaskan kemiskinan dan hentikan politisasi bagi rakyat serta melaksanakan program pro rakyat.
Dari pantauan panturaNews.Com, tepat pukul 11.32 WIB, peserta aksi demo dibawah kawalan ketat petugas Polres Tegal Kota membubarkan diri. Menurut keterangan peserta aksi, demontrasi akan dilanjutkan ke kantor DPRD Kabupaten Tegal di Slawi.
“Nanti kami akan kembali lagi sepulangnya anggota DPRD dari agenda kunjungan kerja untuk meminta tandatangan dukungan. Sebab surat ini harus segera sampai ke tangan SBY secepatnya, maka secepatnya pula kami akan meminta tandatangan anggota DPRD,” tandasnya.
