 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Pekalongan) - Laju pertumbuhan penduduk Indonesia benar-benar mengkhawatirkan. Jika tak dilakukan “pengereman”, ledakan populasi membuat segala program mensejahterakan rakyat menjadi sia-sia. Karena, jumlah penduduk merupakan salah fakor penentu keberhasilan program pembangunan ekonomi, yang berkonsekwensi langsung pada kemampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia.
Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta (sensus 2010), sedihnya, menunjukkan program pengendalian jumlah penduduk dalam era reformasi telah gagal total. “Jumlah penduduk sebesar itu (237 juta) semula diprediksi akan terjadi pada tahun 2015. Kurang regetnya program Keluarga Berencara (KB) di era reformasi, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk lebih cepat 5 tahun,” papar Kepala Bidang Keluarga Berencana (Kabid KB) di Badan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak/Keluarga Berencana (BP3AKB), Provinsi Jawa Tengah, Jumiko saat berbincang dengan PanturaNews di Kantor Walikota Pekalongan, Senin 18 Juli 2011.
Secara global, sambungnya, rendahnya pertisipasi masyarakat dalam melaksanakan program keluarga berencana pada dekade terakhir, membuat Indonesia berada pada peringkat ke 4 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Ditingkat Asean dengan 9 negara anggota, dalam hal kualitas
sumber daya manusia Indonesia harus puas diurutan ke 6. “Untuk kategori sama ditingkat dunia lebih memprihatinkan, kita di ranking ke 111 dari 129 negara. Karenanya perlu peran serta seluruh komponen masyarakat untuk memperbaiki keadaan ini,” ungkap Jumiko.
Menurutnya, pengendalian jumlah penduduk harus dilakukan komprehensif. Seluruh pihak harus berpartisipasi dalam mensosialisasikan program KB. Salah satu kelompok masyarakat yang kini disasar oleh BP3KB adalah karyawan pabrik yang karena sistem jam kerjanya, membuat karyawan kurang leluasa bersosialisi dengan lingkungan.
“Banyak pekerja paberik yang tak sempat berkumpul dengan lingkungan , apalagi menghadiri acara sosialisasi program pemerintah termasuk KB,” ujar Jumiko.
Makanya, kesadaran adanya korelasi antara jumlah anak dengan tingkat kesejahteraan buruh perlu disampaikan kepada manajemen dan buruh. “Gaji sama dengan tanggungan keluarga lebih besar jelas akan sulit untuk menyamai kesejahteraan mereka yang jumlah tanggungannya lebih
kecil,” urai Jumiko.
Bagi perusahaan, anggaran gaji karyawan menjadi efektif dan menentramkan bila si karyawan merasa cukup karena jumlah anggota keluarganya ideal,” jelas Jumiko seraya menambahkan, hal sama berlaku untuk PNS. Makanya, “Tunjangan anak dalam gaji PNS hanya diberikan
kepada anak pertama dan kedua,” tegas Jumiko.
