Pemerintah Lemah Awasi Distribusi Bawang Merah
KN-Kuntoro
Jumat, 15/07/2011, 11:37:00 WIB

Ketua Kadin Kabupaten Brebes, Sudarmo.

PanturaNews (Brebes) – Pengawasan Pemerintah terhadap distribusi bawang merah masih lemah. Akibatnya harga produk bawang merah lokal selalu terlindas oleh bawang merah impor. Demikian dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sudarmo, Jumat 15 Juli 2011 di Rumah Makan Saung Daun Bawang Brebes.

Sudarmo meminta pemerintah segera mengkaji lebih dalam kebijakan impor bawang merah, apalagi saat panen raya. “Kebijakan import bawang merah sebenarnya untuk konsumsi, tapi kenyataannya untuk bibit. Sebagai centra produksi bawang, ini jelas merugikan petani bawang merah di Brebes,” ungkap Sudarmo.

Kondisi demikian seharusnya tidak boleh terjadi jika pemerintah memikirkan nasib petani. Seharusnya pemerintah memproteksi petani dari serbuan bawang impor Filipina, Cina dan Vietnam.

"Saya kira perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara Asean merupakan titik pangkal masalah. Adanya perjanjian itu membuat barang holtikultura (termasuk bawang-red), tanpa dikenai biaya masuk alias nol persen. Namun, Pemerintah belum juga mengambil solusi atas masalah ini. Dianggapnya bawang merah halanyah komoditas yang tidaklah sensitif seperti halnya beras, gula dan lainnya," kata Darmo.

Dari sisi politik ekonomi, Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak. Dengan kata lain menjadi pangsa pasar yang sangat besar. Pundi-pundi bisnis dengan nilai transaksi tinggi, menggiurkan para importir untuk dapat memasukan barang impor demi mengeruk keuntungan yang besar.

Disebutkan, pertanian bawang merah berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat, karena dapat menyerap tenaga kerja warga yang sangat banyak. Harusnya aspek ini menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang melindungi hasil pertanian tanah air. Sebab faktanya penduduk Indonesia yang miskin dan terbanyak berada di desa-desa.

“Selama ini pengawasan distribusi bawang merah belum maksimal. Kami memang tidak bisa mengintervensi kebijakan pusat, namun demikian kami akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemkab Brebes untuk mencari solusi persoalan ini,” pungkasnya.