 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal, H Ikmal Jaya SE Ak, dalam gelar Kaderisasi Angkatan II di Hotel Mega Indah, Obyek Wisata Guci, Kabupaten Tegal, Sabtu 07 Mei 2011 menegaskan, kegiatan konsolidasi partai yang melibatkan struktural, komponen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader dan simpatisan partai wajib dihadiri oleh komponen dari tiga pilar.
“Konsolidasi partai harus dihadiri oleh komponen tiga pilar, antara lain struktural partai, eksekutif dan legislatif,” kata Ikmal.
Dalam gelar Kaderisasi Angkatan II yang dimulai pukul 09.00 hingga 17.30 WIB, diikuti oleh seluruh pengurus partai dari struktural DPC PDI Perjuangan Kota Tegal, DPAC dan anggota Fraksi PDI Perjuangan. Ikmal menyampaikan secara singkat materi kaderisasi yang dikemas dalam tema Membangun Kader Yang Berkarakter.
“Hendaknya fokus dari konsolidasi partai diarahkan untuk penyelesaian masalah kemasyarakatan baik persoalan pembangunan infrastruktur maupun persoalan publik lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, DPC PDI Perjuangan Kota Tegal menetapkan bahwa kaderisasi partai merupakan piranti wajib yang harus dilaksanakan oleh partai dalam rangka meningkatkan kwalitas dan kapabelitas struktural maupun kader partai. Melalui kaderisasi partai, transformasi pemahaman tentang sikap politik partai, ideologi partai, mekanisme kerja partai dan tujuan partai dapat secara optimal dilaksanakan.
“Pelaksanaan kaderisasi partai dilakukan minimal 3 kali dalam setahun. Jika diasumsikan, tiap kaderisasi diikuti minimal 50 orang maka dalam jangka waktu 5 tahun terdapat 750 kader partai yang sudah siap untuk diterjunkan mengemban tugas-tugas partai,” jelas Ikmal.
Sementara, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Tegal, H Edi Suripno SH dalam paparannya yang bertajuk Jalan Menuju Kemenangan surat ketetapan DPP Nomor 11/TAP/Kongres III/PDI-P/2010 mengatakan, bagi kader PDI Perjuangan yang diberi amanat kepemimpinan dalam struktur pemerintahan hendaknya harus selalu menyelaraskan visi dan misi partainya, dalam setiap penentuan arah kebijakan pembangunan.
“Jadi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan visi dan misi partai,” tegas Edi.
Semkentara, nara sumber lain yakni Bambang Sugiarto Siregar SE dalam pemaparan singkatnya lebih cenderung menjelaskan perihal peranan partai politik di Indonesia dengan mengisahkan sedikit perjalanan partai politik sejak masa pendudukan kolonial Belanda di tanah air.
Secara eksplisit Bambang menyampaikan, bahwa sejarah tumbangnya rezim yang dimonopoli oleh sebuah kekuatan partai politik, disebabkan karena sejumlah kekecewaan atas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tersalurkan karena partai politik dimandulkan.
“Pada fase itu, parpol tidak melaksanakan fungsi sarana politik. Parpol tidak menjadi sarana pengatur konflik bahkan yang terjadi, fungsi sosial politik digunakan sebagai amplifier bagi kepentingan rezim yang saat itu berkuasa,” tandas Bambang.
