 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Jakarta) - Pentingnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan layanan pendidikan dapat dilakukan melalui tiga pilar, yaitu berbagi sumber daya, integrasi proses, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian ditegaskan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh saat menutup Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) 2011, Jumat 18 Maret 2011.
Rembuk Nasional Pendidikan berlangsung 15 sampai 18 Maret 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Bojongsari, Depok, Jawa Barat.
Dengan menjadikan konsep efisiensi dan efektifitas sebagai acuan persidangan komisi-komisi, para peserta menghasilkan sejumlah hal yang menonjol terkait dengan pelaksanaan tiga pilar efisiensi dan efektifitas tersebut.
Untuk pilar berbagi sumber daya diperoleh 15 aspek yaitu, perluasan cakupan PAUD Holistik Integratif. Pemanfaatan fasilitas sosial yang ada di masyarakat untuk penyelenggaraan PAUD, SD dan SMP satu atap termasuk manajemen yang terintegrasi, berbagi Fasilitas Satuan Pendidikan SD-Paket A, SMP-Paket B-SMP Terbuka, SMA-Paket C dan SMK-Pendidikan Vokasi Berkelanjutan, Pemberdayaan satuan pendidikan formal untuk penyelenggaran program POD.
Selanjutnya adalah berbagi sarana pendidikan untuk berbagai macam kekhususan yang sejenis. Pengembangan Pusat Riset Nasional melalui pemanfaatan fasilitas secara bersama antar PT. Layanan POD Terpadu (lembaga Kursus, PKBM, Rumah Pintar, TBM, perpustakaan), Pemberdayaan PTK PAUD multi-kompetensi diberbagai layanan PAUD, Pemberdayaan guru-guru mata pelajaran tertentu untuk dua jenjang pendidikan (SD-SMP), dua jenis pendidikan (SMA-SMK), dan dua jalur pendidikan (SD-Paket A, SMP-Paket B, SMA-Paket C).
Pemberdayaan tutor secara terpadu, Penguatan peraturan perundangan tentang penyaluran dan pemanfaatan dana BOS, Pemberian hibah izin prodi berdasarkan kepentingan pengembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja, Pemanfaatan bersama sumber belajar program pendidikan orang dewasa (POD) antar satuan pendidikan, Pemanfaatan bersama sumber belajar program POD antar satuan pendidikan, Berbagi sumber daya peningkatan fungsi bahasa Indonesia dalam dan luar negeri, UKBI, dan internalisasi jati diri bangsa.
Untuk pilar integrasi, proses diperoleh 19 aspek yaitu, Integrasi pendirian USB dengan penyediaan PTK dan sarana lainnya untuk PAUD, DIKDAS, DIKMEN. Integrasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Integrasi proses pembelajaran SM dengan PT. Integrasi nilai kelulusan SM dengan Seleksi Masuk PT. Integrasi redistribusi guru inter dan antar kab/kota, provinsi. Integrasi ketersediaan guru produktif SMK. Integrasi Standar Pelayanan Minimal Dikmen. Integrasi Standar Kompetensi SMK.
Pembelajaran berdasarkan TIK dan pengakuan terhadap pengalaman (recognition of prior learning). Integrasi standar pembelajaran antar kelembagaan. Integrasi upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia, uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI), dan internalisasi jati diri bangsa. Pengembangan sistem pendataan terpadu pendidikan. Pengintegrasian sistem perizinan, akreditasi, dan pemberian hibah satuan pendidikan. Integrasi pendidikan entrepreneur dalam proses pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
Integrasi penyediaan dan penyaluran beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi. Integrasi perencanaan, sosialisasi, dan pelaporan pelaksanaan program. Penyelarasan peraturan perundangan tentang penyaluran dana BOS. Penyelarasan peraturan perundangan tentang pemanfaatan sarpras PT. Integrasi Perizinan mahasiswa, siswa, dan pendidik asing yang belajar di Indonesia
Untuk pilar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diperoleh 6 aspek yaitu: Berbagi sumber belajar melalui pemanfaatan TIK pada jenjang PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan DIKTI. Pelaksanaan e-pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi local. Percepatan perwujudan e-administrasi. Penguatan Pemanfaatan E-Layanan (Perizinan, Akreditasi, dan lainnya). Integrasi pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement. Pemanfaat teknologi informasi dalam peningkatan fungsi bahasa Indonesia, UKBI, dan internalisasi jati diri bangsa.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Dodi Nandika, dalam laporannya mengatakan rangkaian persidangan Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2011 yang dimulai sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan 18 Maret 2011, diawali dengan sidang pleno dengan menyajikan 5 materi pokok yaitu, Arahan Menteri Pendidikan Nasional. Arahan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Paparan tentang Pengelolaan Keuangan menuju opini WTP oleh Auditor Utama BPK. Paparan tentang Pendidikan Karakter Bangsa oleh Bapak Wakil Mendiknas, dan Paparan tentang Pendidikan Anak Usia Dini oleh Ibu Ratna Megawangi serta Paparan Bupati Gorontalo mengenai Kisah Sukses Perluasan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Gorontalo.
Sedangkan dalam sidang komisi telah dibahas 7 topik/isu yaitu, Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan Secara Efisien dan Efektif. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan Secara Efisien dan Efektif. Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan Menengah Bermutu, Relevan, dan Berkesetaraan Secara Efisien dan Efektif.
Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan Tinggi Bermutu, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional Secara Efisien dan Efektif. Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pendidikan Orang Dewasa Bermutu, Relevan, dan Berkesetaraan Secara Efisien dan Efektif. Meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia sebagai Jati Diri dan Pemersatu Bangsa Secara Efisien dan Efektif. dan Penguatan Tatakelola untuk Menjamin Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Misi Kemdiknas.
RNP 2011 yang mengambil tema ”Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Misi 5 K Kemdiknas”, bertujuan melakukan evaluasi capaian kinerja pembangunan pendidikan tahun 2010. Sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan pendidikan tahun 2011 yang difokuskan pada upaya untuk: meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layan pendidikan, menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan, tersusunnya kebijakan tahunan Kemdiknas 2012, dan penyiapan bahan musyawarah rencana pembangunan nasional yang akan diselenggarakan April 2012.
Sebanyak 825 peserta hadir dalam kegiatan ini. Mereka terdiri atas jajaran pejabat Kemdiknas Pusat, UKM-P3, kepala dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, rektor/direktur politeknik PTN dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Dewan Pendidikan Tinggi, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Pendidikan (BAN) serta lainnya.
Selain itu, hadir pula Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di luar negeri, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, dan Dubes/Wakil RI di UNESCO, dan para Kepala Bagian Perencanaan Unit Utama. Hadir dalam pembukaan Ketua Komisi X DPRI RI dan Ketua Komite III DPD RI, Ketua Umum dan Sesjen PB PGRI, Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan Kepala Biro Perencanaan 19 Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. (Kiriman: Arif Budiman - Humas Kemdiknas)
