 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Lelang menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Electronik (LPSE) atau sistem pelelangan e-Procurement yang kali pertama diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, sebaiknya ditunda atau dibatalkan saja. Pasalnya, perangkat yang digunakan oleh LPSE dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan standarisasi nasional atau belum.
Demikian disampaiakan aktivis LSM Mas Jaka Kabupaten, Darsono Goterez kepada PanturaNews, Selasa 15 Maret 2011.
Menurut Goterez, perangkat yang digunakan LPSE Brebes sering kali trobel, rekanan tidak dapat meng-upload semua penawaran paket pekerjaan. Dan masalah ini jelas merugikan banyak rekanan, terutama yang lokasinya jauh. Sedangkan fungsi dari LPSE, yakni memberikan peluang kepada masyarakat siapa saja dan dimanapun.
"Kalau belum memenuhi syarat, berarti semua proyek lelang harus diundur atau dibatalkan saja," ujarnya.
Hal senada dikatakan oleh rekanan dari Jakarta, Sis yang membawa bendera PT Citra Jakarta. Menurutnya, salah satu contohnya adalah saat pengumuman lelang pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Brebes yang kini sedang digelar. Bahwa disini rekanan mengeluh, karena untuk penawaran paket kantor tersebut datanya bisa masuk, sedangkan untuk penawaran selanjutnya datanya tidak bisa masuk.
“Setelah mendaftar secara online melalui situs LPSE Brebes dan berminat mengajukan penawaran, rekanan tidak dapat meng-upload semua penawaran paket pekerjaan. Sebab waktu upload yang terlalu lama, sehingga melewati batas waktu penawaran yang ada,” ujar Sis.
Sementara salah satu panitia LPSE Brebes, Fajar, mengaku kalau perangkat yang digunakan sudah sesuai dengan standarisasi. Namun memang mengenai kendala tidak bisa masuk, kemungkinan lantaran dari perangkat si pendaftar. Termasuk, sarana yang digunakan.
