 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Pekalongan) - Dewam Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, ancam akan mempermasalahkan Bakal Calon Wakil Bupati Pekalongan dari Partai Koalisi PPP, Demokrat, Gerindra dan PKNU, Fadiyah Arofik, jika dalam Kampanye Pemilukada Pekalongan yang akan digelar 01 Mei 2011, menggunakan atribut Partai Golkar.
Pasalnya, satu-satunya Calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Pekalongan yang sah dan melamar melalui DPD Partai Golkar Pekalongan, adalah Ir H Wahyudi Pontjo Nugroho MT yang berpasangan dengan dr Broto Raharjo.
"Kami sudah mengirim surat ke DPP Partai Golkar, minta kejelasan apakah dia (Fadiyah-red) dari Partai Golkar atau bukan, kami hanya ingin tahu. Kalau nanti dia menggunakan atribut Golkar akan kami permasalahkan," ujar Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan, Hj Nurbalistik Msi, usai menghadiri pertemuan dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pekalongan dengan Cabup-Cawabup yang diusung, Pontjo- Broto di Dupan Hall Kota Pekalongan, Rabu 16 Pebruari 2011 pukul 16.30 WIB.
Nurbalistik mengaku belum ada jawaban yang pasti terhadap surat yang dilayangkan itu, baik dari DPD Partai Golkar Jawa Tengah maupun DPP Partai Golkar mengenai status Fadiyah. Pihaknya melayangkan surat itu karena menyimak dari pemberitaan yang dilangsir oleh media, jika Fadiyah adalah pengurus Partai Golkar Depok, Jawa Barat. Sejauh ini Partai Golkar Kabupaten Pekalongan belum melakukan upaya atau langkah-langkah prefentif terhadap isu dualisme kader Golkar yang sama-sama mencalonkan sebagai Kepala Daerah di Kota Santri.
"Saya tahu dia pengurus Partai Golkar dari Depok itu dari kalian (Media-red), makanya saya tanyakan ke DPP benar tidak, sekarang ini kami belum mempermasalahkan, karena boomingnya juga belum ada meskipun dia artis," tukasnya.
Disinggung mengenai pertemuanya dengan PPDI se Kabupaten Pekalongan jelang Pemilukada, Nurbalistik meluruskan jika pertemuan itu hanya untuk menjalin silaturrahmi. Pertemuan itu tidak ada unsur kampanye, karena hanya forum silaturrahmi agar lebih mengenal cabup-cawabup yang diusungnya. "Ini kan cuma silaturrahmi, ya tidak bisa dibilang nyuri start kampanye," ucap Nurbalistik.
Sementara Ketua PPDI Kabupaten Pekalongan, Sugianto menegaskan, jika PPDI yang legal tidak ada agenda pertemuan dengan Pontjo-Broto. Menurutnya saat ini, Rabu 16 Februari 2011 pukul 18.00 WIB, PPDI Kabupaten Pekalongan masih menemui Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta untuk memperjuangkan nasib mereka. Sehingga jika ada pihak-pihak yang mengatas namakan PPDI, itu tidak benar.
"PPDI hari ini tidak ada agenda pertemuan dengan Pak Pontjo, kalau ada pihak yang mengatasnamakan PPDI itu tidak benar, mereka tidak punya stempel karena sudah dibekukan," tandas Sugiyanto.
