 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Puluhan warga Kabupaten Brebes pemilik lahan pembebasan pembangunan tol Pejagan-Pemalang mendatangi DPRD setempat, Kamis 06 Januari 2011. Mereka mengadukan ulah oknum panitia dan pemerintah desa yang melakukan intimidasi kepada warga untuk melepas tanahnya. Warga sendiri menolak melepas tanahnya, karena menganggap harga yang ditetapkan terlalu rendah.
Dihadapan Komisi 1 DPRD Brebes didampingi Panitia Pembebasan Lahan, Kantor Pertanahan Pemkab Brebes dan instansi terkait, koordiantor warga Hasbulloh (40) mengatakan, warga mengecam tindakan arogan yang dilakukan pemerintah desa dalam memaksa untuk menyepakati harga yang telah ditentukan panitia.
"Selain di Desa Banjaratma, tindakan intimidasi kepada pemilik lahan juga terjadi di desa lain seperti Rancawuluh dan Sigentong. Terus terang kami keberatan dengan tindakan itu," ungkap Hasbullah.
Dia menjelaskan, warga menolak pembebasan lahan karena harga ganti rugi tidak sesuai dengan objek di lapangan. Berdasarkan kondisi objektif di lapangan, lahan di daratan (perumahan) saat ini berkisar antara Rp 1 juta permeter tergantung lokasi dan infrastrukturnya, sementara panitia menghargai hanya Rp 150 ribu permeter. Begitu juga lahan sawah saat ini permeternya mencapai Rp 500 ribu, tapi hanya dihargai Rp 45 ribu permeter.
“Masalahnya, pasca pembebasan lahan kami dengan harga segitu bisa apa? Rumah tiada dan sawah tempat bekerja juga tidak punya," kata Hasbulloh.
Menurutnya, Tim Penilai Harga sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat ataupun turun ke lokasi yang sesungguhnya. Sehingga warga dirugikan karena keputusan penentuan harga dilakukan secara sepihak.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Brebes, Warsudi berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini untuk mempertemukan warga dengan tim penilai harga pusat.
