![]() |
![]() |
|
Bencana lumpur lapindo yang menenggelamkan puluhan hektar areal persawahan dan pemukiman penduduk seluas 700 ha (1% dari luas wilayahnya), tidak membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, surut dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warganya. Pengalaman pahit selama tergenang lumpur itu, justru menjadikan kabupaten dengan luas wilayah 71,424 Ha, makin gigih dalam membangkitkan semangat membangun.
Tak pelak lagi, pasca bencana lumpur lapindo yang sempat menjadi pusat perhatian dunia itu, Pemkab Sidoarjo yang terdiri dari 18 Kecamatan, 31 Kelurahan dan 322 Desa itu mampu membangkitkan kembali gairah perekonomian masyarakatnya. Aktifitas usaha kecil dan industri perumahan yang sempat terhenti akibat bencana lumpur lapindo kini bangkit kembali. Bermodalkan kepercayaan dan kepiawaian manajerial pemerintah daerah, masyarakat Sidoarjo bahu membahu membangun kotanya kembali.
Karena kegigihannya, Pemkab Sidoarjo berhasil menciptakan 69 klaster industri rumah tangga. Hampir setiap desa menjadi sentra industri yang berbeda yang mereka namakan “Kampung”, misalnya: Kampung Batik (Sentra Batik), Kampung Krupuk (Sentra Krupuk), Kampung Jajanan (Sentra Jajanan), Kampung Sepatu (Sentra Industri Sepatu), Kampung Bebek (Sentra Peternakan Bebek), Kampung Telur Asin (Sentra Industri Telur Asin, dll). Tujuan lain pembentukan Klaster Industri disamping untuk membangkitkan perekonomian rakyat kecil juga untuk mengendalikan arus urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan.
Langkah Pemerintah Sidoarjo tidak hanya membentuk Sistem Klaster akan tetapi juga sangat aktif mempromosikan produk dari sentra sentra tersebut, sehingga produk-produk sentra tersebut bisa masuk di pusat-pusat perbelanjaan atau mall-mall baik di Sidoarjo sendiri maupun dikota-kota di Indonesia.
Anggaran untuk menciptakan system klaster tersebut diperoleh dari pemanfaatan CRS-CSR dari Pertamina, BUMD, Bank-Bank yang beroperasi di Sidoarjo karena APBD Sidoarjo tidak mengalokasikan anggaran. Meskipun demikian, di tahun anggaran 2010 ini PAD Pemkab Sidoarjo mencapai Rp. 288.731.706.905,00 (288,7 M), dengan total APBD 2010 Rp 1.445.669.543.676,35 (1,4 T).
Keberhasilan Pemrintah Sidoarjo dalam membangkitkan perekonomian masyarakat membuat pemerintah Pusat akan mendirikan Balai Latihan Kerja bertaraf Internasional (BLKI) sebanyak 4 buah. Harapannya, keberadaan BLKI itu bisa menarik Arus Investasi dari para Investor nasional maupun internasional.
Terkait dengan PKL, pemerintah menyadari kalau PKL merupakan potensi perekonomian yang harus mendapat perhatian karena perekonomian masyarakat bawah 40 % dari sektor PKL. Untuk mengendalikan jumlah PKL dari luar Sidoarjo, Pemerintah Sidoarjo menerapkan Sistem Kuota PKL, Nomorisasi PKL dan Relokasi PKL.
Demikian sekilas oleh-oleh kunjungan kerja (Kunker Komisi III DPRD Kota Tegal ke Pemkab Sidoarjo, Rabu 15 Desember 2010 lalu. Harapan kami, semoga di Pemerintah Kota Tegal yang hanya memiliki 4 wilayah kecamatan, akan lebih mampu melakukan percepatan terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tentunya apabila semua komponen masyarakat dari mulai masyarakat bawah sampai pemerintah saling menyadari fungsi kebersamaan dalam membangun. Lantas mengapa kami memilih Kabupaten Sidoarjo?
Perlu diketahui, Kabupaten Sidoarjo adalah daerah pasca bencana yang mampu menggali potensi kembali. Beberapa potensi andalan Pemkab Sidoarjo antara lain, Potensi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Potensi Perikanan dan kelautan, Potensi Industri dan Perdagangan, Potensi Tenaga Kerja, Potensi Pendidikan, Potensi Pariwisata, Wisata Adat, Wisata Candi dan Situs, Wisata Makam dan Petilasan serta Wisata Belanja.
Dari keberhasilannya itu, Pemkab Sidoarjo berhasil meraih sejumlah penghargaan. Berikut ini adalah penghargaan bagi Pemkab Sidoarjo selama kurun waktu 2008-2009 antara lain, Piala Piagam Terbaik Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tk. Nasional dari Presiden RI, Penghargaan Percontohan unit Pelayan Masyarakat Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur, Penghargaan Invesment Award Tk. Nasional dari Prisiden RI, Penghargaan Parahita Eka Praya Tk. Utama, Penghargaan Otonomi award “Special Category on Women and Child Protection”.
Penghargaan Pin Emas dari real Estate Indonesia (REI), Penghargaan Profesional Korpri Award Tk. Propinsi Jatim, Penghargaan Koperasi Award dari Menteri KUKM, Penghargaan KB Award Tk. Propinsi Jatim, Penghargaan penetapan kinerja (PK) dari Menteri Negara PAN, Penghargaan LAKIP dari Mentri Negara PAN, 12 Penghargaan Adipura Kota Sedang dari Presiden RI, Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kota Sedang.
Penghargaan Peningkatan Mutu Beras dari Presiden RI, Penghargaan Upakarti Bidang IKM dari Presiden RI, Penghargaan adipura dari Presiden RI, Penghargaan Otonomi Award tahun 2009 Kategori Utama (Gold Tropy) Bidang Political Performance dan (Silver Tropy) Bidang Partisipasi Publik dari JPIP yang diserahkan oleh Mendagri RI, Penghargaan Bidang Pelayanan Publik dari Badan Koordinasi Penaman Modal (BKPM).
Penghargaan Bidang Kota Ramah Anak dari Presiden RI, Penghargaan Tata Kelola Keuangan daerah (TK2D) dan Bidang Kesejahteraan Masyarakat dari Mentri Keuangan RI, Penghargaan Profesional Award dari Gubernur Jawa Timur, Penghargaan Investment Award dari BKPM Pusat, Penghargaan Perpamsi Award 2009 dari dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Penghargaan Percontohan Penerapan E-Government 2009 Terbaik dari Gubernur Jawa Timur.
-Rofii Ali adalah Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)-