 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Aksi penundaan terhadap penetapan APBD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Tahun 2011 yang didukung enam Fraksi di DPRD setempat pada rapat paripurna DPRD, Senin 13 Desember 2010, dipertanyakan oleh sebagian kalangan masyarakat dan aktivis LSM.
Diindikasikan, penundaan itu dilakukan untuk menambah perolehan dana aspirasi anggota DPRD yang diajukan eksekutif. Padahal program pembangunan di setiap instansi, sudah terpangkas habis oleh aspirasi anggota DPRD.
Aktivis LSM Brebes, M. Subkhan mengatakan sikap sejumlah Fraksi yang meminta agar penetapan APBD 2011 ditunda, lantaran ada kepentingan terhadap penamambahan dana aspirasi.
"Untuk belanja langsung sebaiknya jangan semua terserap melalui aspirasi untuk jalan lingkungan, karena sudah ada Alokasi Dana Desa (ADD) dan program PNPM. Mestinya yang perlu ditambah adalah ADD, bukan aspirasi. Penundaan ini bisa menghambat program pembangunan," ujar Subkhan, Rabu 15 Desember 2010.
Aktivis LSM lainnya, Abdul Aris Asa'ad mengatakan, sebenarnya penundaan penetapan APBD itu sudah sering terjadi di tahun sebelumnya. Pihaknya menyayangkan dalam penundaan itu tidak pernah ada tindak lanjut yang jelas dari anggota DPRD, meski pada akhirnya penetapan APBD tetap disahkan. "Kami khawatir penundaan yang dilakukan oleh enam Fraksi DPRD hanya untuk alat bargaining saja, agar ada penambahan dana aspirasi," tuturnya.
Sementara itu, salah satu anggotra Fraksi PAN yang menunda penetapan APBD, yakni Zaki Syafrudin saat dikonfirmasi hal tersebut membantah. Fraksinya menunda penetapan APBD agar terjadi perimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung. Sebab, melihat kondisi Brebes sangat memprihatinkan dengan Indeks Prestasi Manusia (IPM) terendah di Jateng. "Intinya, kami hanya ingin agar ada perimbangan, selain itu tidak," ujarnya.
Anggota Fraksi DPRD lainnya, yakni fraksi PKS, Abullah Syafaat ST mengatakan, jika penundaan penetapan APBD mengarah pada penambahan dana aspirasi, itu sangat tidak benar. "Penundaan penetapan APBD karena banyak SKPD yang tidak mempunyai belanja langsung. Kalau ada tambahan juga bisa masuk ke situ," tandasnya.
Menurutnya, fraksinya menunda penetapan APBD agar ada perimbangan anggaran, dan kelebihan belanja langsung yang akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur, terutama jalan.
