 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) — Pelaksanaan Sensus Ekonomi di seluruh Indonesia terus menunjukkan hasil positif. Hingga pertengahan Agustus, capaian pendataan nasional telah mendekati angka 87 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada 31 Agustus mendatang.
Anggota Komisi X DPR RI Dr Abdul Fikri Faqih MM mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan salah satu dari tiga sensus utama yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), selain Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian. Data yang dihasilkan menjadi fondasi penting bagi pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan dan dunia usaha, termasuk pelaku usaha berbasis digital (online).
Fikri menekankan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan data. Menurutnya, akurasi data sensus sangat menentukan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial.
"Kami berharap masyarakat siap menerima petugas dan jujur memberikan informasi apa adanya. BPS juga mengusung konsep TIR: Terima petugasnya, Isi jawabannya dengan jujur, dan Rahasianya ditanggung atau terjaga," ujar Dr Abdul Fikri Faqih kepada wartwan usai acara Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di Hotel Khas Tegal, Senin 10 Agustus 2026.
Sementera Sarpno dari BPS Pusat menegaskan bahwa Sensus Ekonomi murni bertujuan untuk memotret kondisi ekonomi secara objektif dan tidak berhubungan dengan pendataan pajak maupun penertiban hukum.
Sedangkan untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat terhadap petugas palsu, BPS telah membekali seluruh petugas lapangan dengan atribut resmi dan identitas yang terverifikasi.
"Petugas wajib mengenakan rompi khusus Sensus Ekonomi, membawa surat tugas resmi dari kantor BPS, serta mengenakan tanda pengenal berteknologi QR code/barcode. Masyarakat dapat memindai kode tersebut untuk memastikan nama dan lokasi tugas petugas yang bersangkutan di dalam sistem BPS," tegas Sarpono.
Mengenai penentuan kelompok atau desil ekonomi masyarakat, BPS menjelaskan bahwa proses pengelompokan dilakukan berdasarkan standar dan metodologi resmi yang dirancang oleh BPS dari basis data yang terkumpul.
Sedangkan perbedaan Sensus Ekonomi 2016 yang dominan menggunakan formulir kertas, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah menerapkan metode multi-mode data collection. BPS memanfaatkan moda Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI) berbasis web serta penggunaan perangkat pintar (smartphone) oleh petugas di lapangan.
"Hal ini memungkinkan data hasil wawancara terinput secara langsung ke server pusat secara lebih cepat dan efisien," ujar Sarpono.
Di tingkat daerah, seperti Jawa Tengah, capaian pendataan juga tercatat sudah melampaui 80 persen. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Harjo Teguh Wiyana, menyampaikan bahwa pelaksanaan di wilayahnya berjalan sesuai target (on target).
Terkait adanya dinamika penolakan dari warga di lapangan, Harjo menjelaskan bahwa hal tersebut umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman. Langkah komunikasi dan edukasi secara berjenjang terbukti efektif menyelesaikan kendala tersebut sehingga pendataan dapat kembali berjalan lancar.
