 |
 |
|
|
|
|
Dalam politik, sering kali yang menentukan bukan hanya keputusan yang diambil, melainkan bagaimana keputusan itu dipersepsikan oleh publik. Politik adalah arena pertarungan makna.
Sebuah gestur, posisi duduk, urutan penyambutan, bahkan bahasa tubuh para elite dapat berkembang menjadi narasi politik yang jauh lebih besar daripada peristiwa itu sendiri.
Belakangan ini, publik ramai memperbincangkan penempatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dalam beberapa kesempatan terlihat duduk bersama jajaran menteri.
Sebagian masyarakat kemudian menafsirkan simbol tersebut sebagai bentuk marginalisasi simbolik, yaitu persepsi bahwa seorang aktor politik sedang ditempatkan pada posisi yang kurang menonjol dibandingkan kedudukan formal yang dimilikinya.
Apakah tafsir tersebut benar?Belum tentu.
Dalam komunikasi politik, terdapat prinsip sederhana: simbol tidak pernah memiliki makna tunggal. Makna simbol justru lahir dari cara masyarakat menafsirkannya. Karena itu, perdebatan hari ini sesungguhnya bukan tentang posisi kursi, melainkan tentang perebutan makna di ruang publik.
Sejarah politik Indonesia memberikan contoh menarik.
Pada 2004, hubungan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, mengalami dinamika yang menjadi perhatian publik. Saat itu berkembang persepsi bahwa SBY tidak lagi memperoleh ruang politik yang sama karena dianggap sedang membangun kekuatan menuju pemilihan presiden.
Terlepas dari benar atau tidaknya persepsi tersebut, yang paling penting adalah dampaknya terhadap opini publik.
Semakin SBY dipersepsikan sebagai tokoh yang menghadapi tekanan politik, semakin besar simpati masyarakat yang mengalir kepadanya. Fenomena ini dalam ilmu politik dikenal sebagai efek underdog, yaitu kecenderungan publik memberikan dukungan kepada figur yang dianggap menghadapi ketidakberimbangan dalam kompetisi politik.
Dari perspektif komunikasi politik, simpati publik sering kali tidak lahir karena seseorang paling kuat, tetapi karena ia dianggap diperlakukan kurang adil.
Fenomena serupa mulai terlihat dalam berbagai diskusi mengenai Gibran. Sebagian masyarakat membaca simbol-simbol protokoler sebagai tanda adanya upaya mengurangi ruang politik Wakil Presiden. Benar atau tidaknya tafsir tersebut bukanlah persoalan utama. Yang lebih penting adalah bahwa persepsi itu telah hidup di ruang publik dan mulai membentuk opini.
Dalam politik modern, persepsi yang dipercaya masyarakat sering kali memiliki pengaruh yang hampir sama besar dengan realitas itu sendiri.
Analogi sederhananya seperti pertandingan sepak bola. Ketika wasit dianggap lebih sering menguntungkan salah satu tim, penonton secara spontan akan memberikan dukungan lebih besar kepada tim yang dinilai dirugikan. Belum tentu keputusan wasit keliru, tetapi persepsi ketidakadilan mampu mengubah arah dukungan penonton.
Politik bekerja dengan mekanisme psikologis yang tidak jauh berbeda.
Oleh karena itu, apabila benar muncul persepsi bahwa Gibran mengalami marginalisasi simbolik, situasi tersebut justru berpotensi menjadi modal politik. Bukan karena tekanan selalu menguntungkan, tetapi karena masyarakat memiliki kecenderungan memberikan empati kepada figur yang dipandang menghadapi hambatan politik.
Namun, penting ditegaskan bahwa modal persepsi tidak akan cukup tanpa diikuti oleh kinerja. Sejarah menunjukkan bahwa simpati publik hanya bertahan apabila seorang tokoh mampu membuktikan kapasitas, integritas, dan kepemimpinannya. Efek underdog dapat membuka pintu, tetapi yang menentukan kemenangan tetaplah kemampuan berjalan melewati pintu tersebut.
Karena itu, saya melihat bahwa perdebatan mengenai posisi duduk Wakil Presiden sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah Gibran sedang "dikucilkan" atau tidak. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: bagaimana masyarakat memaknai simbol tersebut, dan apakah persepsi itu akan memengaruhi peta politik menuju 2029?
Politik Indonesia berulang kali memperlihatkan bahwa upaya yang dipersepsikan sebagai pembatasan ruang terhadap seorang tokoh tidak selalu menghasilkan pelemahan. Dalam beberapa kasus, justru menjadi titik awal konsolidasi dukungan publik.
Sejarah tidak pernah berulang secara identik, tetapi sering menghadirkan pola yang serupa.
Karena itu, jika ada pelajaran yang dapat dipetik dari perjalanan politik Indonesia, maka pelajaran tersebut adalah bahwa dalam demokrasi, simbol dapat dikelola oleh elite, tetapi maknanya selalu ditentukan oleh rakyat. Dan ketika rakyat telah membangun persepsi tertentu, arah politik sering kali berubah di luar perhitungan para aktor yang berada di pusat kekuasaan.
.jpg)
