 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Pemalang) – Ruang rapat Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikpora) Kabupaten Pemalang mendadak memanas, Rabu (8/7/2026).
Sejumlah wali murid yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) nekat melakukan audiensi konfrontatif untuk membongkar dugaan praktik 'mafia' dan monopoli seragam sekolah yang dinilai mencekik kantong masyarakat.
Aksi ini dipicu oleh kekesalan Heppy, salah seorang wali murid SMP Negeri 2 Taman. Dirinya merasa dipermainkan dan dipersulit oleh sistem saat hendak membelikan baju sekolah untuk anaknya.
Ogah menjadi korban permainan oknum, Ia bersama wali murid lainnya mendatangi Dindikpora Pemalang dengan didampingi LBH Ambara Keadilan untuk menuntut transparansi.
Ketua LBH Ambara Keadilan, Julio Belnanda Harianja, mengungkapkan bahwa ada mekanisme pengadaan yang sengaja dirancang untuk memberatkan para orang tua siswa baru.
"Jadi mereka kemarin mau beli seragam identitas atau batik sekolah, lalu diarahkan pihak sekolah ke Toko Istra. Tapi sesampainya di sana, pemilik toko bilang harus beli paketan yang isinya OSIS, Pramuka, dan Batik. Nah ini sangat memberatkan warga," ujar Julio tajam saat audiensi berlangsung.
Pihak LBH juga mengendus adanya kejanggalan berupa dugaan monopoli penjualan seragam. Pasalnya, toko swasta tersebut anehnya bisa mengantongi data rahasia berupa nama-nama siswa sekolah.
"Saya heran, kenapa tetangga saya yang jauh di Moga pun diminta belanja bahan seragamnya ke Toko Istra. Praktik seperti ini ternyata sudah berjalan bertahun-tahun," timpal Ganang Sukma Permana, anggota LBH Ambara Keadilan yang ikut mendampingi warga.
Respons Kepala Dindikpora Pemalang: Janji Sikat Sekolah Nakal
Menanggapi tudingan miring dan keluhan warga yang memanas di ruang rapat, Kepala Dindikpora Kabupaten Pemalang, Supa'at, langsung memberikan klarifikasi tegas.
Ia menjamin pihaknya tidak pernah mengeluarkan instruksi struktural untuk menggiring wali murid ke toko tertentu.
"Penjualan seragam merah-putih (SD), putih-biru (SMP), dan pramuka kita serahkan sepenuhnya ke pasar bebas. Jadi dari kami tidak ada pengkondisian yang bersifat struktural maupun formal," tegas Supa'at di hadapan perwakilan warga.
Kendati demikian, menyikapi polemik seragam identitas atau batik sekolah yang dikeluhkan, Supa'at berjanji tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi seluruh sekolah di Pemalang.
"Kita akan segera lakukan survey dan monitoring ke lapangan. Kami pastikan akan memberi pembinaan ketat ke sekolah-sekolah agar persoalan seperti ini tidak terulang kembali," pungkas Supa'at.
