 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Pemalang) – Sengkarut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Pemalang bikin gerah wakil rakyat.
Anggota DPRD Pemalang, Mokammad Safi'i, meradang lantaran dugaan kecurangan kembali mencuat ke permukaan.
Padahal, dirinya mengaku sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikpora) setempat agar berbenah.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, pihak-pihak yang nekat "main mata" atau memanipulasi data dalam proses penerimaan siswa baru harus siap-siap menerima konsekuensinya.
"Sudah kita ingatkan, kekurangan SPMB tahun kemarin, tahun ini harus ditutup. Jangan sampai tahun ini kasusnya jadi lebih banyak, artinya tidak belajar dari masa lalu!" semprot Safi'i dengan nada tinggi saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pemalang, Senin (29/6).
Safi'i meminta semua pihak, mulai dari panitia penyelenggara hingga orang tua murid, untuk bermain bersih dan mematuhi aturan main.
Menurutnya, di era digital seperti sekarang, aksi tipu-tipu data atau "surat sakti" domisili sangat mudah diendus.
"Siapapun memalsukan data pasti akan ketahuan, keterangan domisili juga akan ketahuan. Yang tidak sesuai aturan ya terima akibatnya sendiri, akan dihukum oleh sanksi sosial!" tegasnya lagi.
Orang Tua Murid Ngamuk, Geruduk Dinas Pendidikan
Aroma busuk kecurangan SPMB ini mulai tercium setelah sejumlah orang tua murid mencium adanya kejanggalan dalam proses seleksi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Akibat kejanggalan tersebut, banyak anak yang terpental dari jalur zonasi.
Salah satu yang meradang adalah Usman M (43), warga Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang. Anaknya gagal masuk ke SMP Negeri 3 Pemalang.
Tak terima buah hatinya jadi korban permainan, Usman langsung 'menggeruduk' Kantor Dindikpora Pemalang di Jalan Merbabu, Jumat (26/6) sore lalu.
Guna mencari keadilan, Usman tak datang sendiri. Ia menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ambara Keadilan yang dikomandoi oleh Julio Belnanda Harianja, S.H., untuk mengusut tuntas dugaan manipulasi data yang merugikan masa depan anaknya tersebut.
