 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Brebes di jalur Pantura depan Alun-alun Brebes pada Senin (22/6/2026) sore, berakhir damai.
Sempat diwarnai ketegangan dan aksi bakar ban, massa aksi akhirnya luluh setelah Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, turun langsung menemui dan menyalami para pendemo.
Pantauan di lokasi, aksi yang dimulai sejak sore hari ini awalnya diisi dengan orasi, pembacaan puisi, dan aksi teatrikal.
Mahasiswa mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui teatrikal seorang mahasiswa yang matanya ditutup kain, berlutut pasrah, lalu dijejali nasi bungkus tanpa lauk pauk sebagai simbol bahwa program tersebut dinilai kurang bergizi.
"Sekarang pejabat berpihak kepada rakyat atau tidak? Pejabat berpihak kepada penguasa atau rakyat?" seru salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Detik-Detik Kericuhan dan Ketegangan di Lapangan
Suasana di depan Alun-alun Brebes sempat memanas ketika mahasiswa mendesak agar Bupati Brebes hadir menemui mereka. Karena tak kunjung ditemui, massa mulai menyalakan api pada ban bekas.
Ketegangan memuncak saat petugas keamanan menyemprotkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ke arah ban yang baru terbakar. Tindakan ini memicu reaksi dari seorang warga setempat yang menolak aksi bakar ban tersebut.
Warga tersebut merangsek maju dan nyaris terlibat adu jotos dengan mahasiswa sebelum akhirnya berhasil dilerai oleh aparat kepolisian yang bersiaga.
Bupati Paramitha Turun Tangan, Duduk Bersila Dengar Aspirasi
Meredam situasi yang sempat memanas, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma akhirnya menyusul jajaran forkopimda yang sudah berada di lokasi terlebih dahulu.
Didampingi Wakil Bupati Wurja, Ketua DPRD M. Taufik, Wakil Ketua DPRD, Moh. Iqbal Tanjung, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah dan Sekda Brebes Tahroni, serta sejumlah jajaran OPD, Bupati Paramitha langsung menghampiri dan menyalami para mahasiswa.
Tak ada sekat, bupati beserta jajaran Forkompinda dan OPD terkait langsung duduk bersila di aspal jalan bersama massa aksi untuk mendengarkan langsung 10 tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa.
Koordinator aksi, M. Yahdi Urfan, mengapresiasi langkah responsif bupati, namun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kesepakatan ini.
"Sepuluh poin yang tadi kami sampaikan sudah ditanggapi oleh bupati dengan baik. Tapi kita perlu pengawalan terhadap apa yang kita sampaikan dan sepakati selama tujuh hari ke depan," ujar Yahdi.
Bupati Minta Mahasiswa Beri Waktu dan Masukan
Di hadapan para mahasiswa, Bupati Paramitha Widya Kusuma mengingatkan bahwa masa pemerintahannya baru berjalan lebih dari satu tahun.
Ia meminta ruang dan waktu dari elemen mahasiswa untuk membenahi Kabupaten Brebes, khususnya dalam mengentaskan predikat kemiskinan ekstrem.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Paramitha juga menyampaikan keberhasilannya menggaet dana dari Pemerintah Pusat hingga Provinsi Jawa Tengah guna kemajuan pembangunan Kabupaten Brebes.
Diantaranya seperti untuk perbaikan sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur jalan provinsi. Hal itu dilakukan karena keterbatasan ABPD Kabupaten Brebes.
Meski begitu, Bupati telah memprioritaskan APBD untuk pembangunan infrastruktur agar lebih baik lagi. Bahkan, dihadapan para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, Bupati juga menyampaikan ketertarikannya membawa sejumlah investor , salah satunya Djarum (melalui PT Global Dairi Bersama) sedang membangun mega farm sapi perah terintegrasi di Brebes.
Menempati lahan seluas 710 hektare, proyek ini ditargetkan menampung hingga 30.000 ekor sapi dan memproduksi 180.000 ton susu per tahun, menjadikannya yang terbesar di Indonesia, sekaligus akan membuka banyak lapangan pekerjaan.
Bukan hanya itu saja, Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Junimart Girsang, juga telah menemuinya untuk menjembatani akses pasar Eropa dan Italia bagi produk unggulan seperti bawang merah dan telur asin.
"Untuk itu, kami berharap mahasiswa tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga turut memberikan masukan dan saran untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Brebes," tutur Paramitha.
Berikut adalah 10 tuntutan yang diserahkan mahasiswa kepada Pemerintah Pusat dan Pemkab Brebes:
1. Evaluasi dan audit anggaran program MBG dan KDMP yang lakukan oleh Pemda dan juga legislative supaya lebih transparan dan lebih akuntabel serta disampaikan ke publik.
2. Evaluasi proyek strategis nasional yang tidak memperhatikan etika lingkungan dan hak asasi manusia.
3. Mendesak pemerintah untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM Pertalite agar tetap sasaran dan merata.
4. Kembalikan supremasi sipil, cabut UU TNI dan Polri yang sudah disahkan.
5. Meminta Presiden Prabowo untuk berhenti mengelak dan secara terbuka mengakui kesalahan pemerintah.
6. Hentikan pembangunan Batalyon Teritorial (BTP). Alihkan anggaran untuk infrasuktur desa dan kabupaten.
7. Menuntut Bupati untuk melakukan mitigasi terkait isu lingkungan didaerah pesisir dan derah yang rawan terdampak banjir tahunan.
8. Menuntut Bupati untuk segera menetapkan system pengolahan sampah terpadu.
9. Meminta Bupati untuk menghentikan alih fungsi lahan di hutan lindung Gunung Slamet.
10. Evaluasi program unggulan Mitha – Wurja.
Atas tuntutan tersebut Bupati Paramitha dan Ketua DPRD Brebes M. Taufik sepakat menandatanganinya dan siap ditindaklanjutinya dari Aliansi Mahasiswa Brebes.
