 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes kembali mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menandai keberhasilan Pemkab Brebes meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh tahun berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini WTP tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Bupati Brebes, Wurja, di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
Dalam penyerahan tersebut, Wurja didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Brebes, Mohon Iqbal Tanjung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Brebes Edy Kusmartono serta Inspektur Kabupaten Brebes Apriyanto Sudarmoko.
Wakil Bupati Brebes Wurja menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Brebes.
Menurutnya, capaian ini merupakan bentuk tanggung jawab nyata dalam mengelola anggaran publik secara transparan.
"Alhamdulillah, opini WTP yang kembali diraih Kabupaten Brebes merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Wurja.
Wurja menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif di atas kertas, melainkan indikator bahwa anggaran daerah dikelola secara tepat, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Ia juga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK guna memperkuat sistem pengendalian internal.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes, Moh. Iqbal Tanjung, memberikan apresiasi atas capaian prestasi tersebut.
Iqbal menegaskan bahwa prestasi mempertahankan WTP hingga ketujuh kalinya ini harus linier dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Brebes.
"Kami di legislatif mengapresiasi kinerja Pemkab Brebes yang mampu mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel secara berturut-turut. Ini membuktikan sistem administrasi kita semakin sehat," kata Iqbal Tanjung saat dihubungi, Kamis (11/6).
Namun, Iqbal mengingatkan agar jajaran pemda tidak terlena dengan status WTP secara administratif saja.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara serapan anggaran yang akuntabel dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan infrastruktur di Brebes.
"Catatan penting dari DPRD adalah bagaimana predikat WTP ini bisa bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata yang dirasakan masyarakat. Penyerapan anggaran yang bersih harus berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan ekstrem, stunting, dan perbaikan infrastruktur jalan di Brebes. Prestasi administratif ini harus melahirkan prestasi sosial," tegas politisi PKB tersebut.
