 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) – Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Heri Fitriansyah, kembali menyoroti persoalan akurasi data kemiskinan di daerahnya.
Menurut Heri, data yang tidak valid ini menjadi masalah serius karena menjadi dasar penentuan kebijakan dan alokasi anggaran.
Hal itu disampaikan politisi muda dari Partai Demokrat saat Podcast di Radio Singosari 103,9 FM Brebes.
Heri mengungkapkan bahwa fenomena manipulasi data pernah terjadi sekitar tahun 2000-an. Pada saat itu, ada desa di Kecamatan Larangan yang melaporkan angka kemiskinan mencapai 38 persen.
Angka tersebut dianggap sangat tinggi, bahkan jika dikonversikan ke jumlah penduduk, terlihat tidak masuk akal.
"Kalau penduduknya 10.000, berarti ada 3.390 rakyatnya miskin gitu loh. Ini kan parah gitu kan," ujar Heri, Rabu 10 Juni 2026.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata tingginya angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh kebijakan kepala desa yang menandatangani semua permohonan surat keterangan tidak mampu. Surat tersebut biasanya digunakan warga untuk mengakses berbagai fasilitas, mulai dari beasiswa, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
"Setiap ada orang yang minta surat keterangan miskin, saya tanda tangani semua karena saya kepala desa. Ada yang mau beasiswa, ada yang mau dapat kesehatan, ada yang mau dapat pendidikan, dia tandatangani semua. Akhirnya semua penduduknya jadi miskin mendadak gitu," paparnya.
Heri menegaskan bahwa praktik ini dilakukan semata-mata untuk mengejar bantuan atau intervensi dari pemerintah. Desa yang dikategorikan miskin biasanya akan mendapatkan perhatian lebih, termasuk bantuan keuangan dan program pembangunan dari berbagai dinas.
"Ini akhirnya mengganggu statistik, nah di situ data tidak valid. Jadi kalau ada desa dikategorikan miskin, itu akan dapat intervensi bantuan yang sangat banyak. Oke jadi senang tuh kepala desanya," terangnya.
Namun, Heri menilai bahwa kondisi saat ini sudah berbeda. Menurutnya, mengklaim diri sebagai daerah miskin demi mendapatkan bantuan sudah tidak lagi relevan dan justru merugikan.
"Ngapain kita kembali ke era dulu, ketika kita menganggap diri kita miskin layak dapat bantuan, akhirnya diintervensi. Sekarang nggak. Coba aja kalau Brebes, penduduk miskin nggak dapat bantuan tambahan, kok malah dapatnya paidonan," tegasnya.
Politisi senior ini juga menyoroti pentingnya peran Bupati dalam membenahi data tersebut. Menurut pengalamannya, Bupati sangat memperhatikan masalah ini dan sering menanyakan perkembangannya.
"Oh ini Bupatinya perhatian nih. Bupati sering menanyakan nih. Penanggung jawabnya Bupati," ucapnya.
Heri berharap Bupati dapat menunjuk tim khusus untuk melakukan pendataan ulang secara mendalam dan menyeluruh. Ia menekankan agar proses perbaikan data dilakukan dengan pendekatan yang baik, bukan dengan cara memaksakan kehendak.
"Sehingga kita harus berharap pada Bupati, tolonglah ditugasi khusus sama orang-orang tertentu dan dipantengin (dipantau). Diajak bicara, jangan terus dipukul," imbuhnya.
Mengenai langkah perbaikan, Heri menyarankan agar tidak dilakukan secara serentak di seluruh 17 kecamatan, melainkan dimulai dari satu atau dua wilayah sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam waktu dekat.
"17 Kecamatan harus bekerja sama, nggak usah cari aja dua Kecamatan dulu lah. Saya harapkan dalam jangka waktu pendek, ini intervensinya ke sana, timnya bekerja ke sana, kita ambil pilot project pembetulan data," jelasnya.
Lebih lanjut, Heri menegaskan bahwa data yang akurat sangat krusial karena akan digunakan sebagai dasar analisis, penentuan bentuk intervensi, sasaran program, hingga besaran anggaran yang dibutuhkan, baik dari APBD maupun sumber lain seperti CSR.
"Oke data itu penting, karena setelah itu data itu digunakan untuk menganalisa intervensinya, bentuknya apa ya, siapa sasarannya, duitnya berapa, APBD cukup nggak, harus butuh CSR lain nggak," tuturnya.
Jika data diperbaiki dengan benar, Heri optimis angka kemiskinan di Brebes bisa turun drastis. Ia memprediksi, jika datanya valid, persentase kemiskinan bisa turun jauh dari angka yang selama ini tercatat.
"Saya yakin kemiskinan kita turun jauh. Yang tadinya hanya 1-2 persen, kalau datanya benar bisa turun langsung 10 persen atau bahkan bisa lebih," ungkapnya optimis.
Untuk mencapai hal tersebut, Heri menekankan perlunya kesadaran tinggi dari semua pihak, mulai dari masyarakat hingga para pelaku pemerintahan. Namun mengingat hal itu tidak mudah, maka diperlukan intervensi yang kuat dari pemerintah daerah.
"Tapi dengan kesadaran yang tinggi dan intervensi yang kuat oleh pemerintah daerah. Kesadaran itu datang dari masyarakat dan juga kesadarannya para pelakunya. Tapi kan kita susah nyari kesadaran sekarang, makanya harus intervensi langsung," pungkasnya.
Di sisi lain, Heri juga menegaskan bahwa DPRD siap bekerja keras dan terus mendekati masyarakat. Menurutnya, lembaga legislatif sering mendapatkan aspirasi dan tekanan dari masyarakat untuk memperbaiki kondisi tersebut.
"DPRD juga dituntut kesel. Kita sering kok ke masyarakat, nggak asing ketemu dengan masyarakat. Kita sering juga dapat tekanan dari masyarakat," tandasnya.
