 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Pemalang) - Jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Pemalang pada Senin (8/6/2026) diwarnai ketegangan. Rapat tertinggi legislatif tersebut dihujani interupsi dan menuai kritik tajam dari warga setelah mayoritas anggota dewan kedapatan mangkir dari kewajibannya.
Berdasarkan pantauan langsung di Ruang Sidang Utama, suasana rapat terasa timpang akibat banyaknya deretan kursi kosong. Dari total anggota dewan, hanya terlihat 15 anggota dan tiga pimpinan yang menghadiri rapat secara fisik.
Kondisi ini memicu respons spontan di tengah jalannya sidang. Salah seorang anggota dewan yang hadir melayangkan interupsi keras, memprotes ketidakhadiran rekan-rekan sejawatnya yang dinilai mencederai marwah lembaga perwakilan rakyat.
Tak hanya di dalam internal dewan, sepinya ruang sidang juga memicu keprihatinan dan kritik dari masyarakat yang menyaksikan langsung jalannya rapat. Keterwakilan suara rakyat di parlemen dipertanyakan akibat rendahnya kedisiplinan fisik para legislator tersebut.
Kejanggalan kian mencolok lantaran data presensi di meja panitia justru mencatat ada 35 anggota yang menandatangani daftar hadir. Menjelang akhir rapat, dua anggota dewan yang terlambat tampak masuk dan menyelinap ke kursi mereka untuk menggugurkan kewajiban.
Wakil Ketua DPRD Pemalang, Slamet Ramuji, mengaku sangat prihatin atas insiden ini. Menurutnya, rapat paripurna adalah forum tertinggi yang seharusnya menjadi prioritas utama setiap anggota dewan.
"Ini menjadi salah satu keprihatinan kami sebagai pimpinan dewan, terkait dengan tingkat kehadiran saat rapat paripurna hari ini. Kami nanti akan meminta pada semua ketua fraksi untuk menertibkan anggotanya agar tertib melaksanakan kewajibannya," ujar Slamet usai rapat, Senin (8/6).
Slamet juga menyoroti bagaimana masyarakat langsung memberikan rapor merah terhadap kinerja dewan akibat pemandangan kursi kosong tersebut. Ia mengingatkan bahwa mandat dari rakyat harus dijaga dengan komitmen hadir secara fisik.
"Sebab tingkat kehadiran mereka dinilai oleh masyarakat dengan berbasis kinerja. Untuk itu tingkat kehadirannya harus baik agar dinilai baik oleh rakyat yang diwakilinya," terangnya.
Sebagai tindak lanjut atas banjirnya kritik dan interupsi ini, Slamet menegaskan pihak pimpinan akan membawa masalah kedisiplinan ini ke rapat internal.
Pimpinan dewan juga mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Pemalang untuk segera turun tangan menertibkan para anggota yang bolos.
"Namun kuncinya yaitu pada semua ketua fraksi agar mengarahkan anggotanya untuk hadir setiap paripurna," tegas Slamet.
